Rusia Mengisyaratkan akan Akhiri Perang Ukraina

NEW YORK CITY - Dalam sebuah isyarat yang cukup jelas, Rusia baru-baru ini menyatakan akan mengakhiri perang di Ukraina dengan syarat utama Kiev tidak bergabung dengan aliansi militer seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau singkatan dari North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Dikutip dari Newsweek, selama konferensi pers di Majelis Umum PBB, Sabtu (23/9), Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengindikasikan Kremlin akan mengakui perbatasan Ukraina sebelum invasi oleh Moskow pada 24 Februari 2022, jika Kiev berjanji untuk tidak bergabung dengan NATO.

Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memulai perang, ia dan pejabat Kremlin telah memberikan berbagai pembenaran atas konflik tersebut. Namun salah satu alasan yang paling sering dikemukakan adalah penolakan Putin terhadap perluasan NATO pada negara-negara di sekitar perbatasan negaranya, dan ia sangat menentang Ukraina untuk menjadi anggota blok militer tersebut.

Lavrov mengatakan kepada wartawan bahwa pada 1991, Moskow "mengakui kedaulatan Ukraina berdasarkan Deklarasi Kemerdekaan, yang diadopsi setelah meninggalkan Uni Soviet".

"Salah satu poin utama bagi kami adalah bahwa Ukraina akan menjadi negara non-blok dan tidak akan menjalin aliansi militer apa pun," kata Lavrov.

"Dalam kondisi seperti itu, kami mendukung keutuhan wilayah negara ini".

Profesor Mark N. Katz dari Sekolah Kebijakan dan Pemerintahan Universitas George Mason Schar, mengatakan bahwa "Deklarasi Kedaulatan Negara Ukraina tahun 1990 memang menyatakan Ukraina sebagai 'negara netral permanen yang tidak berpartisipasi dalam blok militer.'

Pernyataan Lavrov menyiratkan bahwa Moskow akan mengakui perbatasan Ukraina pada 1990 jika Ukraina meninggalkan keanggotaannya di NATO.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sejak awal perang mendorong agar negaranya menjadi bagian dari NATO, dan upaya itu telah mendapat dukungan dari para pejabat penting NATO. Namun bahkan jika Zelensky setuju untuk melepaskan upayanya menjadi anggota NATO untuk mengakhiri perang, Ukraina kemungkinan masih akan menemui kendala dalam masalah Krimea.

Putin menginvasi dan mencaplok Krimea pada 2014, dan Zelensky telah berjanji untuk merebut kembali semenanjung itu sebagai bagian dari negaranya. Setelah pecahnya Uni Soviet, Krimea dinyatakan sebagai milik Ukraina, yang menyebabkan beberapa orang berspekulasi bahwa Lavrov mungkin telah mengisyaratkan bahwa Rusia bersedia menyerahkan wilayah tersebut.

Katz mengatakan bahwa meskipun Krimea adalah sebuah provinsi di Republik Sosialis Soviet Ukraina pada 1990, ia merasa bahwa "pernyataan Lavrov mungkin tidak pasti, dan mungkin ada 'klarifikasi' lebih lanjut tentang hal tersebut, tidak begitu bermurah hati terhadap Ukraina.

"Namun, jika Moskow hanya ingin mengakhiri perang, mereka mungkin dapat menggambarkan penolakan Ukraina untuk bergabung dengan NATO sebagai sebuah kemenangan bahkan jika itu berarti melepaskan klaim Rusia atas wilayah pendudukan Ukraina," ujarnya.

"Tetapi saya tidak yakin Putin dapat melakukan hal ini karena hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah banyaknya korban jiwa yang dialami pasukan Rusia dalam konflik ini sepadan dengan kesepakatan tersebut, dengan asumsi bahwa pemerintah Ukraina dan NATO akan menyetujuinya".

David Silbey, seorang ahli sejarah di Cornell dan direktur pengajaran dan pembelajaran di Cornell di Washington, mengatakan kepada Newsweek bahwa dia menganggap pernyataan Lavrov dan kaitannya dengan Krimea, dan ini merupakan hal yang menarik.

"Akan mudah bagi Lavrov untuk memperjelas perbedaan ini, tapi dia tidak melakukannya, dan dia tidak akan melakukan hal seperti ini tanpa izin dari Putin. Mereka berdua harus tahu bahwa hal ini akan segera menimbulkan pertanyaan tentang Krimea," ungkapnya.