Indonesia Serukan Negara-negara di Dunia untuk Kerja Sama Hadapi Kenaikan Permukaan Air Laut

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyerukan kepada negara-negara di dunia untuk bersatu menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan air laut.

Seruan itu dia sampaikan pada Kamis (21/9) dalam kegiatan breakfast summit di sela-sela Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, dan diselenggarakan bersama oleh Tuvalu, Palau, Kepulauan Marshall, dan Pusat Mobilitas Iklim Global PBB.

"Kenaikan air laut adalah ancaman nyata di depan mata kita yang mengancam survival (usaha untuk bertahan hidup) sehingga kita harus bersatu mengatasinya," kata Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara daring melalui YouTube Kemlu RI.

Sebagai negara kepulauan yang juga rentan terhadap dampak permukaan kenaikan air laut akibat perubahan iklim, Indonesia menyerukan tiga aksi nyata yang dapat dilakukan negara-negara guna merespons ancaman tersebut.

Pertama, Menlu Retno mengajak negara-negara untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan dan mitigasi dengan mengurangi emisi serta memperlambat laju perubahan iklim.

"Meskipun jika pemanasan global dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius, ini tidak akan bisa menahan naiknya permukaan air laut," kata dia, mengingatkan.

Kedua, dia menegaskan pentingnya untuk memastikan negara-negara pantai dan para nelayan memiliki ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini, khususnya untuk melindungi kehidupan mereka.

Dalam hal ini, Indonesia menyatakan siap berkolaborasi untuk melakukan berbagai upaya adaptasi khususnya dalam bidang pembiayaan inovatif (innovative financing), pengembangan kapasitas, dan bantuan teknis.

Ketiga, Retno menekankan pentingnya upaya menjaga keutuhan wilayah, karena jika tidak ditangani dengan baik maka isu kenaikan permukaan air laut bisa berdampak juga pada isu dieliminasi perbatasan maritim.

Bahkan, ia mengingatkan, bahwa di masa yang akan datang isu ini dapat menciptakan ketidakpastian dan konflik.

"Karena itu, kita perlu terus mendorong digunakannya pendekatan hukum internasional untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga hak-hak dan mata pencaharian," tutur Retno.

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), saat ini permukaan air laut dunia sudah naik 20 sentimeter dibandingkan baseline tahun 1900. Pada 2100, kenaikan permukaan air laut diperkirakan bisa mencapai 1 meter jika emisi CO2 msh tetap tinggi.

Kenaikan air laut ini akan mengakibatkan hilangnya ekosistem pesisir, salinasi (penggaraman air tanah), juga rusaknya infrastruktur pesisir.

IPCC juga memperkirakan bahwa pada 2050, sebanyak 1 miliar orang akan terpapar dampak kenaikan permukaan air laut.

Oleh karena itu, dalam Summit on Addressing the Existential Threats Posed By Sea-Level Rise tersebut, Menlu Retno mengajak negara-negara pulau dan kepulauan menyuarakan kepentingannya dan menunjukkan keberadaan mereka kepada dunia.

Dia juga menyampaikan recana Indonesia untuk menyelenggarakan High-Level Meeting of the Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) pada 11 Oktober 2023 di Bali.

Breakfast summit bertujuan untuk menggalang komitmen politik, mobilisasi sumber daya, dan tindakan nyata dalam mendukung Negara-negara Kepulauan Kecil Berkembang Pasifik (SIDS) untuk memperkuat aksi iklim dan memitigasi dampak perubahan iklim.