Pemerintah AS Hadapi Risiko 'Shutdown' yang Makin Besar

WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) tinggal kurang dari dua pekan lagi menghadapi kemungkinan penutupan pemerintahan dan pertaruhannya semakin besar ketika para anggota parlemen berjuang untuk menyetujui rancangan undang-undang pengeluaran jangka pendek.

Beberapa rancangan undang-undang anggaran saat ini sedang dibahas di Washington DC, namun tidak ada satu pun yang memiliki cukup suara untuk disetujui baik oleh Senat yang mayoritas berasal dari Partai Demokrat maupun Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik.

Anggota parlemen memiliki waktu hingga tengah malam pada tanggal 30 September untuk mencapai kesepakatan, sebelum pendanaan untuk layanan pemerintah akan habis.

Penutupan pemerintahan menimbulkan risiko keuangan bagi ratusan ribu pekerja yang mungkin dipulangkan tanpa bayaran karena taman, museum, dan properti federal lainnya akan ditutup.

Meskipun para pembuat kebijakan pada umumnya ingin menghindari situasi ini, beberapa pendukung mantan Presiden Donald Trump sejauh ini menentang setiap rancangan undang-undang yang dibahas.

"Dalam waktu kurang dari dua pekan sebelum akhir tahun fiskal, anggota DPR dari Partai Republik yang ekstrem memainkan permainan partisan terhadap kehidupan masyarakat," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada Selasa (19/9).

Shutdown yang akan terjadi ini menandai kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir bahwa negara dengan perekonomian terbesar di dunia tersebut menghadapi kemacetan keuangan. Pada Juni lalu, AS berhasil menghindari kemungkinan terjadinya gagal bayar (default) utang, karena para senator AS memilih untuk menangguhkan batas utang federal setelah beberapa pekan melakukan negosiasi yang melelahkan.

Defaultmerupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun AS pernah mengalami periode penutupan (shutdown) sebelumnya, termasuk periode 35 hari dari akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019 di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, yang merupakan periode terpanjang dalam sejarah Amerika.SB/AFP/I-1