Postur RUU APBN 2024 Defisit 2,29 Persen

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan postur Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024, mengalami defisit 522,8 triliun rupiah atau 2,29 persen terhadap PDB.

"DPR dalam hal ini telah menyetujui bahwa defisit APBN sebesar Rp522,8 triliun," ujar Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah, di Jakarta, Selasa (19/9).

Sri Mulyani mengatakan, arsitektur APBN 2024 disusun dalam situasi ekonomi dan asumsi dasar yang terus mengalami perubahan.

Meski demikian, pemerintah dan DPR menyepakati beberapa asumsi, antara lain yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen; laju inflasi 2,8 persen; nilai tukar rupiah 15.000 rupiah per dollar AS; harga minyak mentah 82 dollar AS per barel; lifting minyak bumi 635 ribu barel per hari; lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari, serta tingkat suku bunga sebesar 6,7 persen untuk tenor 10 tahun.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, dalam RUU keuangan negara tersebut, pendapatan negara disepakati sebesar 2.802,29 triliun rupiah atau naik 20 triliun rupiah dari yang sebelumnya diajukan. Sedangkan, belanja negara dialokasikan sebesar 3.325,11 triliun rupiah, dengan total anggaran belanja tertinggi ada pada non kementerian atau lembaga (K/L) yakni 1.377 triliun rupiah, angka tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya 1.359 triliun rupiah.

"Kenaikan pada belanja non K/L, itu terutama untuk pembayaran pensiun yang mengalami kenaikan sebesar 12 persen, karena sudah tiga tahun tak ada perubahan," katanya.

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan dalam rincian belanja non K/L, anggaran subsidi juga turut dinaikkan, hal itu dikarenakan adanya perubahan harga minyak dunia yang saat ini sudah menyentuh angka 95 dollar AS per barel.