Banjir Bandang di Libya, Bencana Alam atau Akibat Manusia?

JAKARTA - Proses evakuasi jenazah yang terdampar di pantai Derna terus berlanjut, seiring dengan bertambahnya jumlah korban tewas.

Dilaporkan Al Jazeera, menurut Bulan Sabit Merah Libya, lebih dari 11.300 orang kini dipastikan tewas setelah Badai Daniel menghantam kota Libya timur pada hari Minggu (10/9) dan Senin (11/9), yang menyebabkan runtuhnya dua bendungan yang jebol dan mengeluarkan aliran air melalui dasar sungai yang kering dan menuju ke sungai kota.

Walikota Derna mengatakan jumlah korban tewas bisa lebih tinggi - hingga 20.000 orang - setelah seluruh lingkungan hanyut ke laut.

Air yang mengalir ke Derna digambarkan seperti tsunami besar.

Namun meski banyak orang, khususnya politisi Libya, menggambarkan apa yang terjadi sebagai akibat bencana alam, para ahli mengatakan bahwa korupsi, buruknya pemeliharaan infrastruktur publik - dan pertikaian politik selama bertahun-tahun - Libya terpecah menjadi dua pemerintahan yang bersaing -membuat banyak orang menjadi tidak berdaya. Negara tidak siap menghadapi peristiwa seperti Badai Daniel.

"Keadaan gejolak secara umum juga berarti banyak perselisihan mengenai alokasi dana," kata Claudia Gazzzini, analis senior International Crisis Group untuk Libya.Selama tiga tahun terakhir tidak ada anggaran pembangunan, yang seharusnya juga dikucurkan untuk dana infrastruktur, dan tidak ada alokasi untuk proyek-proyek jangka panjang, kata Gazzini.

"Dan tidak satupun dari kedua pemerintahan yang cukup sah untuk membuat rencana besar, sesuatu yang membatasi fokus pada infrastruktur," tambahnya.

Pasukan militer yang mendukung pemerintah saingan Libya - yang diakui secara internasional berbasis di Tripoli di barat dan yang berbasis di Benghazi di timur didukung oleh parlemen negara tersebut - telah berperang beberapa kali sejak 2014. Pemerintahan tersebut gagal menyelenggarakan pemilihan presiden yang direncanakan pada 2021.

Contoh nyata dari kurangnya investasi publik adalah bendungan di Derna, yang mengalami kerusakan parah.

Berbicara kepada Al Jazeera pada Selasa (12/9), Wakil Walikota Derna Ahmed Madroud mengatakan bahwa bendungan tersebut tidak dirawat dengan baik sejak 2002. Hal ini berarti bahwa pemerintahan diktator lama Libya, Muammar Gaddafi, dan pemerintahan yang muncul setelah ia digulingkan dalam revolusi di Libya 2011, telah gagal menjamin pemeliharaan infrastruktur penting.

Tahun lalu, sebuah makalah dari para peneliti di Universitas Omar Al-Mukhtar memperingatkan kedua bendungan tersebut memerlukan perhatian segera, dan menunjukkan bahwa terdapat "potensi risiko banjir yang tinggi".Namun tidak ada tindakan yang diambil.