Ekonomi Biru Indonesia Sejalan dengan SDGs

JAKARTA - Kebijakan ekonomi biru yang diusung pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TBP/SDGs).

"Dalam konteks pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai upaya membuat ketahanan terhadap perubahan iklim, tentu saja sejalan dengan upaya pencapaian target SDGs ke-14 yaitu Life Below Water," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Selasa (29/8).

Seperti dikutip dari Antara, Trenggono menyebutkan kebijakan tersebut, di antaranya yakni perluasan kawasan konservasi laut yang meningkatkan pelindungan habitat pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap karbondioksida serta memproduksi oksigen.

"Luas kawasan konservasi hingga tahun 2022 mencapai 28,9 juta hektare atau 8,7 persen dari total luas perairan Indonesia dan KKP menargetkan luas kawasan konservasi tersebut menjadi 32,5 juta hektare pada 2030," ujarnya.

Program kedua, lanjut Trenggono, yakni penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota sebagai upaya menjaga kesehatan laut dari eksploitasi berlebih maupun yang merusak sumber daya perikanan dan dapat menyebabkan penangkapan ikan berlebih.

Program ketiga, tambah dia, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat berkelanjutan yang turut sejalan dengan tren perikanan dunia saat ini, yakni perikanan budi daya didorong sebagai pilar penting dalam menyumbang pangan dunia.

Berperan Penting

Kebijakan keempat, tambah dia, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya untuk menjaga kesehatan wilayah pesisir yang memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem laut.

Lebih lanjut, kebijakan kelima yakni pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL). "Melalui Bulan Cinta Laut ini, KKP mengajak nelayan selama satu bulan penuh untuk mengambil dan mengumpulkan sampah plastik di laut," pungkasnya.

Trenggono pun meyakini melalui kebijakan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang terbingkai dalam program ekonomi biru ini telah sejalan dengan upaya dunia untuk mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, mengajak Polri mendukung implementasi program ekonomi biru terutama dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi dunia usaha.

"KKP meminta dukungan dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan sekaligus mendorong percepatan pengambilan putusan hukum bagi dunia usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju," ujar Victor.

Victor menegaskan sudah menjadi tugas berbagai pihak untuk melindungi laut dan memberi ruang hidup bagi sumber daya hayati di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan sehingga Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu kita serta akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujarnya.

Victor juga menguraikan KKP memiliki lima program kebijakan yang siap diimplementasikan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. "Indonesia menjadi episentrum serapan karbon dunia, yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim global," tambahnya.

Tak hanya itu, Victor juga menyerukan untuk menjadikan produk perikanan Indonesia menjadi pemenang di pasar global, yang berdaya saing tinggi dan diproduksi melalui cara-cara yang ramah lingkungan.