Sembilan Fraksi DPR RI Sepakat Lanjutkan Bahas RUU APBN 2024

Doc: Koran Jakarta/M. Fachri

Ket. Pandangan Fraksi -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima pandangan Fraksi Partai PKB Ratna Juwita Sari (kiri) saat Rapat Paripurna DPR Ke-2 Masa Persidangan I tahun Sidang 2023 – 2024, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Rapat Peripurna beragenda pandangan umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dan penetapan keanggotaan Fraksi-Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (Komisi/Badan) DPR Tahun Sidang 2023-2024.

JAKARTA - Sembilan fraksi di DPR RI sepakat untuk melanjutkan pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2024 beserta nota keuangan ke tahap selanjutnya. Hal tersebut disampaikan saat masing-masing juru bicara perwakilan fraksi di DPR memberikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sihar Sitorus mengatakan bahwa fraksi partainya berpandangan agar pemerintah dalam APBN 2024 harus dapat menjalankan perubahan-perubahan yang fundamental di setiap lembaga pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas. "Komitmen ini harus ditunjukkan dengan indikator yang terukur pada setiap kementerian lembaga pemerintah," ujarnya.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro menyampaikan bahwa fraksinya memandang rancangan APBN 2024 sudah cukup komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada.

Ia mengingatkan bahwa APBN 2024 dituntut lebih akomodatif dengan menyediakan bantalan-bantalan fiskal yang memadai demi menjamin terciptanya situasi yang kondusif jelang Pemilu 2024.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto menyatakan bahwa fraksinya mendukung desain kebijakan APBN Tahun 2024 yang difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. "Kami juga mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan," katanya.