Legislator Minta Dinas LH DKI Pastikan Kendaraan Pejabat Uji Emisi

Selasa, 22 Agu 2023, 16:50 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD Hardiyanto Kenneth mendesak Dinas Lingkungan Hidup (LH) setempat untuk memastikan semua kendaraan milik pejabat, baik pribadi maupun dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lolos uji emisi.

"Itu (uji emisi) penting dan harus ada ketegasan tindakan kepada kendaraan yang belum uji emisi, terutama milik pejabat sebagai percontohan bagi masyarakat," kata Kenneth dalam Rapat Komisi D bersama Dinas LH di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.
Ia lalu mempertanyakan, apakah semua truk pengangkut milik LH, kendaraan sumber daya air (SDA) pengangkut lumpur, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga mobil lurah dan camat sudah menjalani tes uji emisi?

Kenneth mengaku pernah menemui kendaraan berpelat merah mengeluarkan gas buang yang mengganggu pengendara lainnya, diduga mesinnya sudah tua sehingga cara kerjanya tidak maksimal.

Ket. Foto: Petugas memeriksa kendaraan yang hendak melakukan uji emisi di Kantor KLHK, Jakarta, Kamis (17/8). — Sumber: ANTARA/HO-Kementerian LHK.
"Terus setelah uji emisi itu apa? Beranikah, rekomendasi mobil itu tidak boleh dipakai?" tambahnya.

Oleh karena itu, tegasnya, pihaknya berharap Dinas LH DKI bisa langsung mendata kendaraan yang dimiliki pejabat dan memastikan apakah sudah melakukan uji emisi.

"Jadi, jemput bola. Datangi, sidak (inspeksi mendadak) langsung. Mobil kamu berapa, dites dan langsung ditodong untuk uji emisi," katanya.

Sebelumnya, Dinas LH DKI Jakarta melarang semua kendaraan bermotor milik pegawai hingga tamu yang belum uji emisi memasuki area kantor sebagai upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Kebijakan itu berlaku mulai 21 Agustus 2023 di seluruh area perkantoran Dinas LH hingga Suku Dinas Kota Administrasi dan Satuan Pelaksana (Satpel) LH Kecamatan.

"Sebelum kita menuntut masyarakat untuk mengubah perilaku dan membebani mereka dengan berbagai kewajiban, alangkah baiknya keluarga besar Dinas LH DKI Jakarta memberikan contoh teladan kepada masyarakat," kata Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto.

Larangan ini merupakan langkah nyata dari dari Dinas LH DKI untuk mengubah perilaku pegawainya dalam memperbaiki kualitas udara di Jakarta.

Asep menjelaskan teknis proses pemeriksaan kendaraan yang akan masuk tidak rumit dan menimbulkan antrean panjang.

Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) hanya cukup membuka aplikasi milik Pemprov DKI yakni https://ujiemisi.jakarta.go.id/.

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Alfred, Antara

Berita Terkait:

Berita Terbaru

Jalankan Putusan MK, DPR Akan Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

DPR Usul Agar Pemerintah Susun Standar Nasional Pengasuhan di Pesantren untuk Cegah Kekerasan

Pemprov DKI Segera Bangun LRT Rute Manggarai hingga Dukuh Atas

Disperindag: Harga Komoditas Pokok di Lebak Relatif Stabil  ‎

Bank Emas Nasional Telah Himpun 153 Ton Emas sejak Diluncurkan Februari 2025

Sleman Jadi Favorit Wisatawan Nusantara Selama Libur Sekolah

Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok di Purwokerto Mulai Naik

35 SDN di Temanggung Paling Banyak hanya Miliki Lima Murid Baru, Bahkan Ada yang Tak Dapat Murid

Pemprov Jawa Tengah Perluas Kerja Sama dengan Negara Bagian Malaka

Kemnaker Mulai Petakan Kebutuhan Industri Jepang guna Perluas Peluang Kerja

Kemkomdigi: Kepatuhan Registrasi SIM Biometrik di Jawa Timur Capai 100 Persen

Menkeu Purbaya Pastikan Tak Naikkan Tarif Pajak

Kebakaran Melanda Gunung Gombak di Ponorogo, 15 Hektare Hutan dan Lahan Hangus!

Bupati Gunung Mas Perkuat Transparansi Pendidikan Lewat Sistem SIMANIS GADIS.

Kejati Sumbar Bantah Tudingan Intimidasi Mahasiswa di Padang.

BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi 6 Meter di Selatan Selat Lombok, Warga Diminta Waspada.

Rasa Aman dan Nyaman, 61 Tenaga Kesehatan Dikirim Layani Puskesmas di Papua Pegunungan.

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.