Jokowi Batal ke Afrika Demi Hadiri Muktamar XXIII IPM di Medan

Doc: ANTARA/Gilang Galiartha

Ket. Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sambutan saat menghadiri Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (19/8/2023).

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo mengaku dirinya sengaja mengubah jadwal kunjungan kerja (kunker) ke beberapa negara di Benua Afrika demi bisa menghadiri Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (19/8).

"Harusnya hari ini saya berangkat ke Afrika, tapi karena ada Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah, berangkatnya saya undur besok," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara tersebut yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Tak hanya mengubah jadwal keberangkatan, Presiden mengaku mengubah rute perjalanan kunker ke Afrika demi Muktamar XXIII IPM.

Menurut Presiden, dirinya akan berangkat ke Afrika secara langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan tidak dari Jakarta seperti rencana awal.

Kepala Negara mengaku perubahan itu ia lakukan demi mengobati kangen yang dirasakan kepada kader IPM, mengingat terakhir kali dirinya menghadiri undangan organisasi otonom PP Muhammadiyah tersebut pada Muktamar XXI IPM di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 2018.

"Jadi sudah berapa, hampir 4-5 tahun ini baru bisa bertemu. Alhamdulillah bisa mengobati kangen saya kepada IPM," kata Jokowi.

Presiden mengaku dirinya tidak perlu berpikir dua kali ketika Ketua PP IPM Nashir Effendi mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta dan menyampaikan undangan menghadiri Muktamar XXIII IPM beberapa waktu lalu.

"Sekali lagi, saya datang karena kangen bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya senang, jujur saya sampaikan saya senang," ujar Jokowi.

Selain Ketum PP IPM, turut hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Wali Kota Medan Bobby Nasution, serta Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.