Presiden Jokowi: Penggunaan Energi Batu Bara Penyebab Buruknya Kualitas Udara

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/8), mengatakan perlu mendorong sistem kerja hybrid (off line dan online) untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk kategori sangat buruk.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Presiden.

Presiden mengatakan, kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk. Pada Sabtu (12/8), kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 156 atau masuk kategori tidak sehat. Menurut Jokowi, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek.

"Kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," kata Presiden.

Dalam jangka pendek, Presiden memerintahkan kementerian dan lembaga melakukan intervensi dengan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi penerapan batas emisi dan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sedangkan dalam jangka menengah, pemerintah akan menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal. Dalam jangka panjang, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu diperkuat.

"Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek," kata Presiden.

Transportasi Berbasis EBT

Dalam kesempatan lain, Dewan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agus Pambagio, meminta pemerintah lebih berinvestasi mengembangkan infrastruktur transportasi yang berbasis pada energi baru terbarukan (EBT) untuk mengurangi polusi udara.

Pemerintah, katanya, dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur transportasi yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV), biodiesel, dan biofuel yang efisien dan terjangkau," kata Agus dalam keterangan yang dikutip dari Antara.