Presiden Jokowi: Koalisi Pilpres Jadi Urusan Partai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan urusan mengenai koalisi dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) bukan merupakan urusannya, melainkan urusan partai-partai politik.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan tentang langkah Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja bergabung bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Ya itu urusannya partai-partai. Itu urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB, urusan partai-partai," ujar Jokowi setelah menyerahkan tanda kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).

Seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi mengatakan tidak ada komunikasi yang dilakukan partai-partai tersebut kepada dirinya menyangkut dukungan pilpres.

"Ndak, ndak, ndak, itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerja sama itu urusan partai. Saya bukan ketua partai," jelas Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan koalisi partai pendukung pemerintahan tetap berjalan. "Ya, tetap," kata Jokowi.

Sebelumnya, Partai Golkar dan PAN menyatakan berkoalisi dengan PKB dan Partai Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024.

Tanda tangan kerja sama politik serta deklarasi bakal capres Prabowo Subianto dilaksanakan di Museum Naskah Proklamasi di Jakarta Pusat, Minggu (13/8).

Tidak Jadi Jaminan

Sementara itu, pengamat politik yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Raja Muda Bataona, mengatakan koalisi gemuk tidak menjadi jaminan untuk menang dalam Pilpres 2024.

"Soal peluang menang, saya kira jumlah partai tidak menjadi jaminan. Meskipun koalisi gemuk ini percaya diri akan menang dalam Pilpres nanti, mereka juga bisa kalah karena Pilpres 2014 silam sudah pernah membuktikan itu. Koalisi gemuk kalah dengan koalisi partai-partai kecil bersama PDIP," kata Mikhael Bataona di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan bergabungnya sejumlah partai besar untuk mendukung Capres Prabowo Subianto dan peluang menang pada Pilpres 2024.

Menurut dia, kekalahan Prabowo pada 2014 memberi fakta politik tentang kejamnya pertarungan elektoral di era demokrasi langsung, di mana jumlah gabungan partai politik yang banyak, kadang tidak disukai rakyat sehingga rakyat sering mendukung yang lemah dan tidak dianggap.

Isu ini juga bisa menjadi kelemahan dari koalisi gemuk PAN, Golkar, Gerindra, dan PKB. Jumlah mereka bukan jaminan. Apalagi rakyat juga tidak selamanya mengikuti preferensi partai politik dalam menentukan calon presiden pilihan mereka. Rakyat bisa saja memilih calon presiden di luar pilihan partai yang mereka dukung.