BI Akselerasi Digitalisasi Pembayaran, Pengguna QRIS di Jakarta Kian Meningkat

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Penyelenggaraaan Bank Indonesia Fast Payment (BI-Fast) dan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Per Juni 2023 pengguna QRIS di DKI Jakarta tembus 5,1 juta, meningkat 21 persen (yoy).

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan "Pencanangan Penggunaan Qris dan Diseminasi Digital Payment dan Kartu Kredit Indonesia" di Jakarta Timur 30 Juli lalu.

Asisten Gubernur BI, Dicky Kartikoyono, menyampaikan, dalam mengakselerasi digitalisasi pembayaran sebagai implementasi Blue Print Sistem Pembayaran (BSPI) 2025, terdapat 3 milestone utama BSPI 2025 sejak diluncurkan reformasi pengaturan, pengembangan infrastruktur dan instrumen SP Ritel melalui BI-FAST dan Kartu Kredit Indonesia, serta Standarisasi Sistem Pembayaran melalui Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP dan QRIS.

Terkait Kebijakan sistem pembayaran, saat ini BI fokus pada Stabilisasi, Inklusi dan Pertumbuhan. Biaya merchant discount rate (MDR) QRIS yang dikenakan PJP kepada merchant ditetapkan dalam kisaran 0-0,7% sesuai dengan kategori merchant. "Penyesuaian besaran MDR untuk pelaku usaha mikro dikenakan 0% untuk nominal transaksi sampai dengan Rp100 ribu dan 0,3% untuk nominal transaksi di atas Rp100 ribu. "MDR QRIS ini telah dilaunching sejak 1 Juli 2023 dan ditargetkan dapat diimplementasi secara menyeluruh paling lambat 30 November 2023," ungkapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Arlyana Abubakar, menyampaikan dalam rangka merespon besarnya potensi Ekonomi Digital Indonesia dan mendukung implementasi BSPI 2025, KPw BI Prov. DKI Jakarta bersama dengan seluruh unsur PENTA HELIX di wilayah DKI Jakarta turut mendukung implementasi BSPI 2025.

Upaya ini dilakukan dalam rangka konsistensi penguatan ekosistem dan implementasi kebijakan sistem pembayaran pada pertama, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) termasuk implementasi Kartu Kredit Indonesia di Wilayah DKI Jakarta, kedua Elektronifikasi Transportasi, ketiga Elektronifikasi Bantuan Sosial dan keempat Elektronifikasi SP Ritel lain seperti Destinasi Wisata dan Implementasi QRIS pada UMKM, Pasar dan Pusat Perbelanjaan.

Pengguna dan Transaksi QRIS di DKI Jakarta tumbuh signifikan sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat untuk bertransaksi secara digital dan terselenggaranya secara masif event-event di Provinsi DKI Jakarta. "Pada bulan Juni 2023, total pengguna QRIS di DKI Jakarta mencapai lebih dari 5,1 juta , meningkat 21% secara YoY,"ucap Arlyana Abubakar.

Dari sisi jumlah merchant QRIS saat ini telah terdapat 4,7 juta merchant QRIS di DKI Jakarta. Adapun kontribusi QRIS berdasarkan wilayah, yaitu Pertama - Jakarta Selatan 2.127.700 (45%), Kedua - Jakarta Timur 838.569 (18%), Ketiga - Jakarta Pusat 741.719 (16%), Keempat - Jakarta Barat 607.689 (13%) dan Kelima - Kepulauan Seribu 2.759 (0,1%).

Khusus pada wilayah Jakarta Timur, dukungan penuh juga disampaikan oleh Wakil Walikota Jakarta Timur Iin Mutmainnah. Menurut lin, penggunaan QRIS menjadi trend positif untuk pelaku UMKM dan pengguna di wilayah Jakarta Timur. Pada Program Jakpreneur, melalui kegiatan bazzar UMKM & festival di wilayah Jakarta Timur, QRIS digunakan sebagai kanal pembayaran.

Pada kegiatan tersebut turut pula hadir oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Wakil Walikota Jakarta Timur, Pimpinan Kantor Perwakilan OJK Jakarta & Banten, Penyedia Jasa Pembayaran Bank dan Non Bank, ketua Asosiasi dan Himpunan.

Digital Payment telah menjadi game changer perekonomian Indonesia. QRIS, BI-FAST dan Kartu Kredit Indonesia memungkinkan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital Indonesia dengan menggunakan transaksi non tunai di berbagai macam instrumen dan sumber dana. Melalui percepatan akseptasi pembayaran digital ini diharapkan seluruh pihak terus berkolaborasi meningkatkan pembayaran transaksi secara digital sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di Indonesia.