KJP Plus Diusulkan Menjadi Sekolah Gratis

JAKARTA - Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus diusulkan agar dialihkan ke sekolah gratis, sehingga pendidikan masyarakat kurang mampu semakin jelas. "Komisi E DPRD Jakarta saat ini bersama Dinas Pendidikan sedang menghitung agar KJP dialihkan saja ke sekolah gratis," kata anggota DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, Jumat (4/8).

Basri menuturkan dengan pengalihan dari KJP Plus ke sekolah gratis maka diharapkan penerima manfaat bisa adil dan tepat sasaran untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Dia memberi contoh wilayah Cirebon dan Tegal yang menggratiskan pendidikan untuk semua.

Dengan usulan itu diharapkan tidak ada permasalahan mengenai KJP Plus mulai dari ijazah tertahan hingga anak putus sekolah lantaran tidak mendapat bantuan. Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Ima Mahdiah, menuturkan banyak temuan pemanfaatan KJP Plus yang diduga disalahgunakan untuk kegiatan nonsekolah.

"KJP Plus yang bisa diambil tunai banyak disalahgunakan seperti buat cicilan pinjaman daring hingga kredit motor. Ini kegiatan nonsekolah," ujar Ima. Dia menegaskan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan mengembalikan KJP Plus kembali dijadikan nontunai. Selain itu, dia menyoroti adanya ijazah siswa yang tertahan di sekolah lantaran ditemukan KJP Plus tidak tepat sasaran.

Adapun subsidi pangan tersebut sudah dimulai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak 2016. KJP Plus tahap 1 pada 2023 ini menyasar sebanyak 674.599 peserta didik. Total anggaran untuk mencairkan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2023 sebesar 1,5 triliun dari 3,7 triliun.

Pemprov Jakarta melalui Bank DKI kembali mencairkan dana KJP Plus dan KJMU 2022 sebesar 133 miliar pada 28 Mei.

Sementara itu, anggota DPRD lain lagi, Wibi Andrino, mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta mendata ulang keluarga penerima KJP Plus agar tepat sasaran. "Saya mohon penerima KJP Plus didata ulang. Ini ???sangat krusial karena sumbernya harus primer," tandas Wibi.

Salah Sasaran

Wibi menilai KJPPlus memang sudah tersalurkan kepada masyarakat, namun banyak ditemukan penerimanya kurang tepat. Salah satunya, keluarga penerima manfaat KJPPlus diketahui masih membayar pajak kendaraan motor maupun mobil.

Menurut dia, itu perlu diselidiki lantaran data penerima juga berasal dari dinas terkait seperti Dinas Pendidikan maupun Dinas Sosial. "Mereka punya mobil, entah titipan atau bukan. Ini salah dalam menentukan data," tambahnya.

Ima kembali menyayangkan adanya kekurangan stok pasar sembako murah sehingga tidak semua penerima KJPPlusmerasakan manfaatnya. "Kekurangan stok mempersulit masyarakat pemilik KJPPlus untuk membeli sembako murah. Jadi, mohonperhatian Pasar Jaya bisa membuka lebih banyak pasar," harap Ima.
Penerima KJP merupakan salah satu golongan masyarakat yang berhak menerima bantuan pangan bersubsidi. Adapun subsidi pangan tersebut sudah dimulai oleh Pemprov sejak 2016.

KJP Plus tahap 1 pada 2023 ini menyasar sebanyak 674.599 peserta didik. Para penerima berasal dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dab PKBM. Tiap bulan mereka menerima dana untuk biaya rutin dan biaya berkala. Nilainya secara berjenjang makin tinggi. SD menerima 250.000, SMP terima 300.000, SMA menerima 420.000, SMK memperoleh 450.000, dan PKBM terima 300.000.