APBN Akan Dioptimalkan Dukung UMKM

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. Saat, alokasi anggaran untuk mendukung produk UMKM sepanjang tahun ini masih rendah atau di bawah 50 persen.

"Masih ada sekitar 60 persen dari APBN 2023 yang bisa dibelanjakan. Kami mendukung berbagai aktivitas yang menggunakan APBN untuk meningkatkan produk-produk dalam negeri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (3/8).

Pagu belanja negara pada APBN 2023 sebesar 3.061,2 triliun rupiah. Sementara realisasi hingga semester I-2023 mencapai 1.255,7 triliun rupiah. Dengan demikian, masih ada dana 1.805,5 triliun rupiah yang bisa diserap hingga akhir 2023.

Dalam mendukung penguatan produk UMKM, salah satu kebijakan pemerintah adalah Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan serapan belanja produk dalam negeri di kalangan kementerian/ lembaga di pusat dan pemerintah daerah hingga mencapai 95 persen.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dianggarkan sebesar 1.112,45 triliun rupiah untuk 5,3 juta paket pengadaan. Dari target tersebut, realisasi hingga saat ini tercatat senilai 387,81 triliun rupiah dengan 768 ribu paket.

"Artinya, masih banyak sekali belanja yang bisa dioptimalkan. Saya harap belanja barang dan jasa pada enam bulan terakhir 2023 bisa memacu penggunaan produk dalam negeri," ujar Menkeu.

Produk Lokal

Bendahara Negara menambahkan, pemerintah terus mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produk, terutama pada aspek daya saing, kualitas, dan kompetisi harga. Salah satu upaya yang sedang digencarkan pemerintah adalah peningkatan realisasi belanja untuk produk UMKM dan artisan sebesar 250 triliun rupiah dalam APBN.

"Dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti bagi UMKM, karena masih banyak UMKM yang masih harus bangkit karena terdampak pandemi Covid-19," jelas Sri Mulyani.

Kinerja APBN yang tetap solid hingga semester I 2023 juga terefleksikan pada surplus pada keseimbangan primer sebesar 368,2 triliun rupiah dan surplus anggaran fiskal sebesar 152,3 triliun rupiah, setara dengan 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski termoderasi di tengah normalisasi harga komoditas, pendapatan negara tetap tumbuh positif sebesar 5,4 persen, sehingga realisasi mencapai 1.409,7 triliun rupiah atau 57 persen dari target APBN.

"Di tengah tren pelambatan ekonomi global serta dinamika geopolitik yang masih diselimuti ketidakpastian, APBN 2023 tetap berupaya keras dalam mendukung berbagai upaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan agenda prioritas nasional," jelas Sri Mulyani.