Pemkab Bandung Targetkan Stunting Turun Jadi 18 Persen di 2023

BANDUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung di Provinsi Jawa Barat menargetkan angka kasus stunting pada anak di wilayahnya bisa turun dari 25 persen menjadi 18 persen pada tahun 2023.

"Tahun ini ditargetkan 18 persen atau turun dari tahun sebelumnya di 25 persen," kata Bupati Bandung Dadang Supriatna di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu.

Dadang meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi.

"Semua OPD,yang ada di dalamnya kewenangan-kewenangan masing-masingnya, harus ikut terlibat dalam penanganan stunting," katanya.

Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, ia mengatakan, pemerintah daerah menggerakkan semua OPDuntuk menjalankan program pencegahan dan penanganan stunting.

"Harus ada terobosan program untuk bisa mengurangi angka stunting di Kabupaten Bandung, tentu dengan dukungan anggarannya," kata Dadang.

"Dengan berbagai inovasi dan kontribusi semua komponen, kita tentu optimistis (bisa menurunkan stunting). Tahun kemarin juga kita dari 31 persen menurun menjadi 25 persen. Semoga sekarang target tercapai, terlebih tahun 2024 target nasional 14 persen," ia menambahkan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung HM Hairun menyampaikan bahwa upaya kolektif dibutuhkan untuk mempercepat penurunan angka kasusstunting.

Oleh karena itu, Hairunmengatakan, organisasi-organisasi perangkat daerah melaksanakan Rembuk Penanganan Stuntinguntuk berkoordinasi dan merancang bersama langkah-langkah percepatan penurunan stunting.

"Kami berharap penanganan stunting di Kabupaten Bandung dilakukan secara terintegrasi, karena ini tidak bisa selesai oleh satu pihak, termasuk oleh publik," katanya.

Dalam upaya mengatasi stunting, pemerintah antara lain menjalankan program intervensi gizi, peningkatan pelayanan kesehatan, pendampingan keluarga, peningkatan akses air bersih dansanitasi layak, hingga pencegahan pernikahan dini.