Bantul Berkomitmen Beri Perlindungan Anak dan Penyandang Disabilitas

Doc: ANTARA/Hery Sidik

Ket. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (30/7).

BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen memberikan perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitas untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak 2024.

"Bantul telah memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan penyandang disabilitassesuai misi kelima penanggulangan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, dan penyandang disabilitas," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai Peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Bantul, Minggu.

Menurut dia, komitmen perlindungan anak masuk dalam misi Pemkab Bantul, makaada regulasi turunan yang mengatur sehingga dalam sistem perencanaan pembangunan harus terdapat program dan kegiatan yang menguatkan pencapaian kabupaten layak anak.

"Dengan demikian seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) yang memiliki urusan terkait dengan anak terlibat untuk mencapai Bantul sebagai kabupaten layak anak. Jadi memang tidak sederhana karena untuk menuju kabupaten layak anak itu syaratnya banyak sekali," katanya.

Syaratnya, kata dia, antara lain seluruh sekolahharus ramah anak, dalam arti di satuan pendidikan tersebut anak-anak tidak boleh tersakiti baik psikis maupun fisik, tidak boleh ada "bullyng" atau perundungan walaupun dari teman sekolah sendiri.

"Karena 'bullyng' terhadap anak-anak itu bisa membuat mereka kehilangan harapan, membuat mereka pesimistis, dan akhirnya tidak bisa tumbuh dan berkembang optimal," katanya.

Dia mengatakan kabupaten layak anak mensyaratkan adanya lingkungan hidup sehat karena itu merupakan hak anak, maka Program Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama) sangat mendukung dan terkait erat dengan kabupaten layak anak.

"Jadi kita harus mengatur sampah itu sampai ke level RT, bahkan rumah tangga demi mewujudkan Bantul sebagai kabupaten layak anak, maka kita menetapkan alokasi Rp50 juta per pedukuhanuntuk mewujudkan atau menciptakan lingkungan di mana anak-anak itu tinggal secara sehat," katanya.

Bupati mengatakan kabupaten layak anak mensyaratkan adanya air bersih bagi anak-anak, sementara Bantul masih mempunyai 'pekerjaan rumah' di beberapa desa yang belum tersedia dan memadai untuk air bersih.

Kemudian, kata dia, kabupaten layak anak mensyaratkan adanya layanan kesehatan ramah anak, maka pemkab menggiatkan di puskesmas ada fasilitas ramah anak, ada ruang bermain, dan kantorpemerintah harus layak anak, dan jangan ada bangunan-bangunan yang membahayakan anak.

"Jadi betapa panjangnya untuk mewujudkan Bantul sebagai kabupaten layak anak sehingga hingga hari ini tak satu pun kabupaten atau daerah yang mencapai kabupaten layak anak secara paripurna, di level utama saja hanya lima kabupaten, salah satu di antaranya Bantul," katanya.