Sekjen Kemendagri Minta ASN Harus Netral di Pemilu 2024

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Para pegawai tak perlu takut bekerja secara profesional, termasuk untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024," ujar Suhajar dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (25/7).

Dalam seminar nasional bertajuk "Penguatan Integritas dan Netralitas ASN untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas Tahun 2024 bagi Purna Praja STPDN XVIII di Mason Pine Hotel Bandung, Jawa Barat, Senin (24/7), ia menyebutkan kuncinya hanya dua, yakni bekerja keras untuk melahirkan prestasi dan bekerja baik agar melahirkan simpati yang profesional agar tidak pernah non-"job".

Dia menjelaskan arah politik hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini agar dapat menyinkronkan antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilihan umum, parpol, dan presiden itu di barisan. Jadi sama-sama partai tertentu memperjuangkan presiden dan DPR-nya. Kalau presiden didukung partai tertentu dan DPR-nya kuat maka memperkuat sistem presidensial, itulah arah politik hukum pemilu serentak yang diputuskan MK," katanya.

Suhajar berharap para alumni IPDN mampu menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi ASN yang profesional. Sebab, sistem pendidikan di IPDN telah mengajarkan berbagai nilai positif seperti pentingnya menjaga kedisiplinan, tata krama, etika, dan integritas.