Kualitas 6.872 Hektar Permukiman Kumuh Ditingkatkan

JAKARTA-Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh di seluruh Indonesia. Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan infrastruktur dasar permukiman dan fasilitas-fasilitas yang mendukung produktifitas masyarakat.

Pemerintah juga mengurangi kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan berkurangnya kawasan kumuh hingga nol persen.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR, pemerintah daerah (pemda) dan stakeholders terkait dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Masyarakat terlibat penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasannya. Skema pemberdayaan ini umumnya diterapkan pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Penataan kawasan kumuh seperti ini bukan hanya dilakukan pada permukiman di bantaran sungai, namun juga di tempat lain seperti permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan," kata Basuki di Jakarta, Selasa (25/7).

Perbaiki Akses

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya J. Wahyu Kusumosusanto menambahkan, Program KOTAKU memperbaiki akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh melalui rekonstruksi dan penguatan fasilitas publik untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, bukan hanya meliputi kegiatan berbasis masyarakat, tetapi juga infrastruktur yang skala kawasan.

"Dukungan infrastruktur dan layanan investasinya terbagi menjadi skala kawasan dan skala lingkungan. Meliputi dukungan pembangunan jaringan jalan, jaringan pengelolaan air limbah, jaringan drainase, jaringan pengelolaan sampah, jaringan perpipaan air minum dan jaringan penanganan kebakaran," terang Wahyu.