Depok Didorong Digitalisasi Aset

DEPOK- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok disarankan untuk meningkatkan pengawasan aset dengan mengoptimalkan digitalisasi. "Pemerintah kota harus mulai ke digitalisasi untuk pengawasan aset pemerintah," kata Ketua Komisi A DPRD Depok, Hamzah, Selasa.

Hamzah menjelaskan pengawasan aset melalui digitalisasi untuk memudahkan masyarakat mengakses dan mengetahui jumlah aset yang dimiliki Pemkot Depok. "Komisi A meminta digitalisasi secara menyeluruh sehingga bisa diakses masyarakat dengan mudah. Ini baik yang belum terpakai maupun disewakan pihak ketiga," kata Hamzah.

Jika tidak bisa dengan digitalisasi, kata dia, Pemkot Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) bisa menggunakan plang dan striker untuk menandai aset milik pemerintah kota.
DPRD, sambung Hamzah, sudah menyetujui anggaran untuk pembuatan plang menandai aset.

"Itu menjadi persoalan. DPRD sudah menyetujui anggaran membuat plang untuk aset pemkot. Kendaraan pemerintah juga ditempatkan atau ditempeli," ungkap Hamzah.

Sementara itu, Pemkot Depok juga akan terus mengadakan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk mendorong pelajar yang telah mencapai usia 17 tahun melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengatakan selain sebagai kartu identitas, KTP memiliki banyak manfaat seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).
"Jadi naik motornya legal. Kemudian juga dengan punya KTP mereka dapat mengurus dokumen-dokumen penting lainnya," katanya.