Bogor Tempat Studi Inovasi Pemerintahan

BOGOR - Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) memanfaatkan Kabupaten Bogor sebagai tempat studi lapangan mengenai inovasi pemerintahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, di Bogor, Kamis, menjelaskan para peserta dari berbagai wilayah Indonesia akan mempelajari inovasi-inovasi yang dilahirkan Pemerintah Kabupaten Bogor. "Peserta yang melaksanakan studi lapangan di Kabupaten Bogor berjumlah 80," kata Burhanudin.

Mereka terdiri dari 40 peserta PKA dan 40 peserta PKP. Mereka berasal dari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, serta beberapa daerah lainnya.

Burhan berharap studi lapangan di Kabupaten Bogor ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para peserta PKA dan PKP di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Melalui berbagai inovasi yang kami ciptakan, tahun 2022 Pemkab Bogor meraih penghargaan sebagai kabupaten terinovatif nomor 2 Indonesia dalam penghargaan Innovative Government Award," ungkap Burhan.

Dia menjelaskan luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi. "Agar birokrasi dapat semakin efektif dan layanan publik lebih cepat, lebih baik, lebih murah, berkualitas, dan transparan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Regional Bandung, Belly Isnaeni, menyebutkan bahwa studi lapangan berlangsung 12-15 Juli. "Kami memilih Kabupaten Bogor karena melihat banyak yang bisa dipelajari, khususnya bagi peserta PKA dan PKP," terang Belly. Menurut dia, studi lapangan bertujuan memfasilitasi peserta untuk mempelajari inovasi-inovasi Kabupaten Bogor agar bisa diimplementasikan di tempat kerja masing-masing.

Adminduk Ditelusuri

Sementara itu, terkait kekacauan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB), dewan Kota Bogor mulai menelusuri soal adminstrasi kependudukan (adminduk) yang digunakan untuk mencurangi PPBD. Dewan menelusuri hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disducapil).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya, Kamis (13/7), usai melaksanakan inspeksi mendadak ke Disdukcapil mengatakan adminduk dalam proses PPBD terbagi dua masalah terbanyak. Pertama, identitas anak dalam kartu keluarga (KK) tanpa sepengetahuan pemilik KK alias KK palsu. Kedua, perubahan KK di bawah satu tahun.

"Akhirnya bisa memetakan persoalan. Untuk adminduk yang melakukan perubahan KK tanpa surat persetujuan harus ditelusuri oknumnya," ujar Atty. Menurut Atty, Komisi IV DPRD Kota Bogor menandaskan, alasan gugurnya calon siswa perlu diterangkan oleh tim PPBD kepada orangtua agar jelas.