Bappenas Pacu Kapasitas Penduduk NTB agar Siap Sambut Limpahan Turis

LOMBOK UTARA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama mitra-mitranya terus memacu pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas penduduk lokal di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar siap menerima limpahan turis dari Bali.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sari Yanti mengatakan bahwaBali sudah kelebihan kapasitas turis selama kurun waktu hampir dua dekade terakhir.

"Bali sudahoveraktivitas dan NTB menjadi limpahan dari situ. Tahun 2006 disertasi saya bunyinya seperti itu," ujarnya dalam kunjungan kerja di Pulau Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Jumat.

Bappenas menyusun perencanaan pembangunan hijau dan ekonomi sirkular agar industri pariwisata bisa berdampingan secara seimbang dengan aktivitas konservasi di wilayah NTB.

Selama tiga tahun terakhir, Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Funding (ICCTF) telah menjalankan Proyek Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initative (Coremap-CTI).

Proyek itu merupakan program jangka panjang untuk melestarikan terumbu karang di Indonesia dari praktik penangkapan ikan yang merusak, polusi, dan perubahan iklim.

Yanti menuturkan NTB punya karakteristik pesisir dan ekosistem laut yang serupa dengan Bali. Oleh karena itu pembangunan harus dikelola secara terintegrasi dalam kerangka kawasan konservasi laut.

"Perencanaannya harus serangkaian karena itu merupakan satu kesatuan di dalam mengelola roda perekonomian maupun aktivitas manusia khususnya turis," ucapnya.

Proyek Coremap-CTI telah melakukan rehabilitasi terumbu karang di wilayah Gili Matra, NTB, dengan luas mencapai 550,440 meter persegi. Rehabilitasi itu dilakukan untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang sudah rusak akibat pemutihan, gempa, hingga aktivitas manusia.

Selain rehabilitasi terumbu karang, pemerintah pusat melalui proyek itu juga mendorong pengembangan lembaga pengelolaan Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan memastikan terus melakukan koordinasi dengan kelompok masyarakat yang sudah terbentuk.

Kadis Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan ada sembilan kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi daerah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BLUD merupakan upaya optimalisasi kelembagaan untuk mengelola kawasan konservasi daerah tersebut.

Pemerintah NTB memperkuat Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di setiap desa untuk mencegah terjadinya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal maupun pengeboman ikan.

"Saat ini terumbu karang di NTB terus mengalami dinamika di tengah tekanan jumlah pengunjung yang meningkat, sehingga perlu ada upaya penguatan nilai kearifan lokal masyarakat untuk bisa memperkecil potensi kerusakan dengan menghadirkan mereka sebagai tuan rumah di wilayah mereka sendiri untuk menjaga alam," ujar Muslim.