Wapres Ma'ruf Amin Minta Instansi Terkait Amankan Data Paspor

Doc: ANTARA/BPMI Setwapres

Ket. Wakil Presiden Ma’ruf Amin didampingi Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru memberikan keterangan pers di Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (7/7/2023).

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta instansi terkait segera melakukan pengamanan data paspor, menyusul kabar dugaan bocornya 34 juta data paspor warga negara Indonesia di internet.

"Kita harapkan semua instansi melakukan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran itu," ujar Wapres dalam keterangan pers di Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (7/7), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres juga menyatakan bahwa kasus peretasan data merupakan isu global yang terjadi tidak hanya di Indonesia.

Ia pun meminta agar dapat dilakukan penelusuran lebih detail dan rinci atas kasus peretasan tersebut sehingga sumbernya dapat diketahui dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Saya kira sudah ada kebijakan pemerintah terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, ketika terjadi kebocoran maka akan kita telusuri di mana sumber kebocorannya,"jelasnya.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedangdalam proses melakukan asistensi penanganan insiden atas dugaan kebocoran data paspor sebanyak 34 juta milik Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal itu menjadi bagian dari koordinasi yang telah dilakukan BSSN dengan pihak-pihak terkait di antaranya tim Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kemenkominfo, CSIRT Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.