Waspada Gunakan Anggaran untuk Teknologi

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta waspada dalam mengalokasikan anggaran untuk pengadaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang katanya mampu mengurai kemacetan. Pengingatan ini disampaikan anggota DPRD Jakarta, Justin Adrian, Rabu (5/7).

Dia menekankan pembayaran untuk pengadaan teknologi AI jangan sampai berlebih seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang belanja barang dan jasa tahun 2021. "Segala pengadaan jangan sampai kemahalan. Selain itu, jangan sampai kelebihan bayar juga sampai ditemukan BPK," kata anggota Komisi D tersebut.

Menurut Justin, pembayaran anggaranyang berlebih dapat merugikan warga karena berpotensi membuang uang rakyat. Selain itu, kelebihan pembayaran berpotensi menimbulkan dugaan adanya penyelewengan anggaran daerah.

Selain masalah anggaran, Justin juga mengkritisi efektivitas penggunaan teknologi AI dalam mengurangi kemacetan. Menurut dia, kemacetan Jakarta tidak berkurang sama sekali sejak teknologi AI diterapkan April lalu.

Seharusnya, kataJustin, Pemprov melakukan uji coba penerapan teknologi AI lebih dulu. Setelah dilakukan uji coba, barulah pemprov melakukan evaluasi untuk menentukan layak atau tidaknya teknologi tersebut diterapkan. "Jadi sistem ini jangan hanya diadakan, tapi output tidak jelas. Ini jadi pengeluaran sia-sia," jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, juga menyebutkan pemanfaatan teknologi AI yang sudah berjalan selama tiga bulan sejak April, terpantau efektif mengurangi antrean kendaraan 20 persimpangan. Tapi itu klaim sepihak, belum dievaluasi ke publik, juga mestinya ada pihak lain yang mengevaluasi.

Tahun ini, dishub akan menambah 40 simpang lagi yang akan dipasang AI sebagai upaya mengurangi kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran penambahan 40 teknologi AI tersebut sekitar 130 miliar rupiah.