Mahfud MD: Utamakan Persaudaraan di Tahun Politik

SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak masyarakat mengutamakan persaudaraan dalam menghadapi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya sebagai khatib mengajak semua mengisi tahun politik dengan penuh persaudaraan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI), jangan bermusuhan secara berlebihan," kata Mahfud MD saat menjadi khatib shalat Idul Adha 1444 Hijriah di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/6).

Menurut Mahfud, adanya perbedaan pandangan politik menjelang pesta demokrasi di Indonesia itu merupakan hal yang wajar. "Boleh berbeda, tapi begitu pemilu selesai, itulah wakil kita di pemerintahan dan DPRD. Sesudah pemilu, mari kita rukun kembali dan membangun negara Indonesia bersama," tambahnya.

Hidup berbangsa dan bernegara itu, lanjutnya, harus kompak meskipun tidak harus sama persis. "Caranya tidak harus sama, tapi tujuannya harus sama. Saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama," katanya.

Dia menyebut negara Indonesia merupakan anugerah dan berkah Allah Swt, sehingga wajib dirawat serta dijaga. "Mari kita rawat berkah Allah kepada kita yang memberikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang memberikan kebebasan untuk beribadah. Kita jaga Indonesia sebagai bentuk syukur kepada anugerah Allah," ujar Mahfud.

Usai menyampaikan khotbah Shalat Idul Adha 1444 Hijriah, Mahfud menghadiri peresmian Agro Wisata MAJT dan melakukan petik kurma perdana serta menyerahkan sapi kurban secara simbolis.

Bukan Kampanye

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak mempermasalahkan adanya sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai bakal calon presiden (bacapres) yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena mereka belum resmi mendaftarkan diri sebagai bacapres di tahun politik saat ini.

"Yang namanya bakal calon presiden, capres, itu belum ada, pendaftarannya masih Oktober 2023. Jadi, orang-orang ini bukan siapa-siapa bagi KPU. Ya belum siapa-siapa, bagaimana kami mau mengatur," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan usai melantik 220 anggota KPU kabupaten/kota di Halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu kemarin.

Hasyim juga menyampaikan sosialisasi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kampanye karena KPU belum menetapkan para bakal calon presiden yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim menyampaikan KPU tidak mempermasalahkan tokoh-tokoh yang berkunjung ke daerah-daerah di tahun politik seperti saat ini. "Calon saja belum ada, mana bisa disebut kampanye. Orang mau silaturahmi dengan siapa saja itu boleh," ucapnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara