Waspadai Dampak Tahun Politik bagi Perekonomian

DEPOK - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto mengingatkan dampak dari tahun politik yang perlu diwaspadai. Sebab, kondisi dunia usaha cenderung menunggu atau wait and see.

"Tahun politik itu semuanya berdasarkan pola dari penelitian-penelitian kami di FEB UI, menjelang pergantian kepemimpinan seperti ini memberikan nuansa ketidakpastian, terutama di dunia bisnis," kata Teguh Dartanto di kampus UI Depok, Jawa Barat, Rabu (21/6).

Menurut dia pelaku bisnis dinilai cenderung wait and see atas kebijakan apa yang akan ditempuh pemerintahan berikutnya. Hal ini akan sedikit menahan laju perputaran uang karena pelaku usaha belum berani melakukan ekspansi besar-besaran. Apabila jumlah uang beredar mengalami perlambatan, tentunya ekonomi menurun.

"Inilah yang perlu diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintah. Kita berharap semua partai politik atau apapun, jangan banyak kegaduhan di dalam politik ini sehingga dunia usaha ini bisa sedikit mengurangi ketidakpastiannya," lanjutnya.

Karena itu, menurut Teguh, salah satu langkah mitigasi risiko yang dapat ditempuh pemerintah adalah memperkuat bantuan sosial sebagai bantalan ekonomi. Tentunya dengan cakupan yang diperluas dengan pendataan yang lebih baik.

Bantuan Sosial

Harapannya, kelompok masyarakat rentan terdampak gejolak ekonomi bisa dengan cepat mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui berbagai bantuan sosial. Dalam hal ini, kolaborasi pendataan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial perlu dijalin lebih kuat.

"Dalam konteks teori itu namanya Adaptive Social Protection. Artinya ketika ada perubahan, orang ini bisa dimasukkan mendapat bantuan yang cepat dan adaptif sehingga perlu tadi kolaborasi Kemenaker, Kemenperin, juga Kemensos. Ini menurut saya yang perlu, sehingga sinkron," katanya.

Jika langkah social protection berupa bantuan sosial tidak adaptif, kelompok masyarakat rawan terdampak akan masuk dalam jurang kemiskinan. Selain itu, ketimpangan ekonomi akan meningkat sehingga mendorong kerentanan sosial di masa depan.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 tercatat sebesar 5,03 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian itu sedikit di atas catatan pada triwulan IV-2022 sebesar 5,00 persen tetapi di bawah target 2023 sebesar 5,3 persen.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mempertahankan prediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen untuk 2023. Sebagi pertimbangan adalah tren kenaikan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang positif pada triwulan I-2023.