Pacu Literasi Keuangan Mulai dari Pendidikan

JAKARTA - Tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih belum memadai sampai saat ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan perlu didorong dari sisi pendidikan.

"Kalau kita lihat dari survei OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tingkat pendidikan rendah sejalan dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Jadi, tingkat pendidikan masyarakat kita juga berpengaruh pada tingkat literasi," kata pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, dalam gelar wicara Visa Memasuki Era Virtual Banking di Indonesia yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 oleh OJK, tingkat literasi keuangan pada kelompok masyarakat yang tidak bersekolah atau tidak lulus SD berada pada level 37,69 persen. Untuk kelompok lulus SD mencapai 39,78 persen, dan lulus SMP 46,61 persen. Sedangkan untuk lulusan SMA dan perguruan tinggi mencatatkan tingkat literasi keuangan yang melebihi 50 persen, yakni masing-masing 52,88 persen dan 62,42 persen.

"Untuk meningkatkan tingkat literasi harus dimulai dari pendidikan. Kalau anak SD umumnya cuma mengenal uang dan menabung, tapi harus masuk juga terkait manfaat layanan perbankan, pembayaran menggunakan kartu maupun handphone, dan sebagainya. Literasi ini yang harus kita dorong," jelas Huda.

Sementara itu, secara menyeluruh OJK mencatat indeks literasi keuangan masyarakat berada di level 49,68 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 85,10 persen.

Menurut Huda, gap tersebut menunjukkan banyak masyarakat menggunakan layanan keuangan, namun belum benar-benar memahami fungsi layanan yang bisa mereka manfaatkan. "Itu cukup berbahaya. Harus diingatkan agar masyarakat tidak terjebak," ujar Huda.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat adalah kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari sisi pemerintah maupun swasta, untuk terus memberikan pemahaman terkait layanan perbankan.

Tak hanya dari sisi nasabah, peningkatan literasi keuangan juga perlu didorong dari kalangan pelaku usaha. Karena itu, Huda mengatakan aspek sumber daya manusia (SDM) juga perlu menjadi salah satu fokus perhatian dalam upaya mendorong penerapan layanan perbankan digital di Indonesia.

Perkecil Gap

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen terus meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat makin cerdas mengelola keuangan. Langkah itu diharapkan dapat memperkecil ketimpangan antara literasi dan inklusi keuangan.

"Kalau gap ini makin kecil setidaknya orang itu paham dengan produk yang digunakan itu apa sehingga nanti kemungkinan terjadinya fraud atau menjadi korban penyalahgunaan itu kecil karena sudah terliterasi," ujar Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, Yulianta, beberapa waktu lalu.

Yulianta mengatakan OJK memiliki sejumlah inisiatif dan strategi dalam meningkatkan literasi keuangan, yakni strategi online dan offline untuk edukasi masyarakat terkait keuangan, pengembangan infrastruktur, penguatan kebijakan atau regulasi, penguatan sinergi dan aliansi strategis, serta program peningkatan literasi keuangan syariah dan pasar modal.

Edukasi keuangan secara offline dilakukan untuk menjangkau masyarakat daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) dan kelompok rentan yang mengalami kendala akses digital.