Legislator Desak DKI Tertibkan Pemukiman Kolong Tol

JAKARTA - Anggota DPRD Komisi D DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menertibkan pemukiman liar di kolong Jalan Tol Angke 2 Jelambar, Jakarta Barat secara persuasif.

"Penertiban harus dilakukan dengan cara humanis dan tentunya dengan pola pendekatan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu, serta memberikan penyuluhan terkait bahayanya jika tinggal di bawah kolong jembatan," kata Kennethdalam keterangan tertulis diJakarta, Minggu (18/6).

Menurut Kenneth, tinggal di lokasi permukiman kumuh kolong tol Angke 2 dapat berujung kepada berkurangnya keindahan kota bahkan bisa membahayakan warga yang tinggal di sana.

Kesehatan warga, lanjut Kenneth, bisa terancam lantaran tidak memiliki sirkulasi udara yang layak dan fasilitas sanitasi yang buruk.

Kenneth melanjutkan, Pemprov DKI harus memastikan terlebih dahulu bahwa warga yang tinggal di kolong tol memiliki KTP DKI.

Setelah dipastikan memiliki KTP DKI Jakarta, pihak eksekutif bisa merelokasi warga tersebut ke rumah susun yang telah disediakan.

"Setelah memberikan tempat tinggal yang layak serta berbiaya murah, harus juga dibarengi dengan program yang memberikan solusi yaitu pemberianmodal usaha agar mereka tidak kembali lagi ke kolong jembatan," jelas dia.

"Mayoritas warga kolong jembatan tersebut, saya lihat sudah mempunyai aktivitas ekonomi yang tetap di kolong jembatan itu, dan belum tentu sama kondisinya jika mereka tinggal rusun," tambah Kenneth.

Di satu sisi, Kenneth juga mengimbau untuk para calon pendatang yang mau mengadu nasib di ibu kota untuk mempersiapkan diri dengan modal keahlian agar bisa bertahan hidup dengan status perekonomian yang baik.

"Jangan malah sampai datang ke Jakarta untuk bayar kontrakan saja tak sanggup, sehingga kolong jembatan jadi pilihan terakhir untuk sekedar melindungi diri," tutupnya.