Pelaku Usaha Perlu Antisipasi Tantangan Geopolitik

JAKARTA - Para pelaku usaha perlu mengantisipasi tantangan geopolitik global, terutama ketegangan yang terjadi di antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai dua sumber ekonomi terbesar di dunia. Kesiapan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan binis ke depan.

"Ini yang harus kita siapkan. Kalibrasikan model bisnis Anda. Anda harus menyiapkan kalau Anda harus independen, karena perusahaan harus bertanggung jawab dengan keberlanjutan bisnis," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kegiatan sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (13/6).

Menkeu mengatakan globalisasi mungkin membuat pelaku ekonomi memiliki pola pikir bahwa dunia tidak memiliki batasan. Pelaku ekonomi lebih berfokus pada hal-hal yang menguntungkan, efisien, dan membuat pertumbuhan bersama.

Namun, situasi akan berbeda ketika peperangan antara AS dan Tiongkok pecah. Negara anggota Asean kemungkinan besar akan terjebak dalam kondisi untuk memilih keberpihakan kepada salah satunya, terutama dalam konteks perdagangan. Meskipun peperangan diharapkan tidak terjadi, namun dia mengimbau para pelaku usaha untuk menyiapkan skenario antisipasi dari situasi tersebut.

"Kalau tidak, kalau banyak yang memilih untuk memikirkannya nanti, mungkin bisa gelundung," ujar Menkeu.

Sri Mulyani menyatakan langkah antisipasi tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Selama menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Kementerian Keuangan selalu mempertimbangkan kondisi geopolitik ke depan. "Jadi, kami berkoordinasi terus. Kami juga berinteraksi dengan blok Barat maupun Tiongkok dan Russia. Itu suatu keharusan," jelas Sri Mulyani.

Meski demikian, Bendahara Negara berpendapat situasi geopolitik global bisa juga diterima sebagai suatu peluang. Sebab, Indonesia berprinsip untuk tidak berpihak pada bangsa tertentu, melainkan bersama dengan banyak bangsa.

Karena itu, pelaku ekonomi Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa tetap bertumbuh, bergerak maju, dan semakin berkembang tanpa dibatasi oleh pilihan-pilihan yang membatasi pergerakan usaha.

Eksploitasi Konsumen

Lebih lanjut, Menkeu mengimbau pelaku industri untuk tidak mengeksploitasi konsumen dalam menjalankan bisnisnya. Menurutnya, industri yang eksploitasi konsumen itu tidak sustainable atau berkelanjutan.

Terlebih lagi, dengan kehadiran teknologi yang memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas ekonomi, pelaku industri perlu makin bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Menkeu menekankan agar para pelaku industri bisa menyadari langkah yang benar, aman, dan memberikan manfaat lebih besar daripada kerugiannya.

Bendahara Negara juga mendorong pelaku industri untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan regulator. Dia meyakini regulator dan pelaku industri memiliki hubungan yang sangat dinamis.

"Karena kita sama-sama ingin industri terus berkembang, tapi kita sama-sama tidak tahu. Jadi, ada trial and error. Tapi, yang penting semuanya benar-benar jujur," ujar Menkeu.