Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies Baswedan

JAKARTA - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku sempat ditawari menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk berpasangan dengan Anies Baswedan, namun tidak bersedia menerima tawaran tersebut.

"Kepada Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies, antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia tidak? (Saya jawab) tidak," jawab Mahfud MD di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6).

Syaikhu yang dimaksud Mahfud adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedangkan Al Muzzammil yang dimaksud adalah Al Muzzammil Yusuf, politisi PKS yang menjabat sebagai anggota DPR RI.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga menjelaskan pesannya kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana terkait Pemilu 2024. "Kan Denny itu, bilang ditugaskan oleh Pak Mahfud untuk menjaga Anies agar demokrasi hidup dan dia dapat tiket, memang iya karena dia (Denny) kan selalu menuduh pemerintah itu mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda pemilu. Kalau gitu bagi tugas, 'Kamu saya tugaskan jaga Anies, agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah', itu maksud saya," jelas Mahfud.

Menurut Mahfud, bila Denny Indrayana berpikir ada upaya untuk menggagalkan pemilu maka sebaiknya Denny melaporkannya langsung kepada Mahfud. "Kalau ada oknum, pemerintah, oknum ya, ya bilang saya. Nah saya yang jaga pemilunya. Jangan dituduh mau gagalkan pemilu. Saya yang jaga agar pemilunya jadi, bagi tugas gitu dan saya beri tugas itu bukan hanya kepada Denny," tambah Mahfud.

Namun, alasan Mahfud menolak tawaran dipasangkan dengan Anies Baswedan adalah karena Mahfud menilai Anies didukung dari partai-partai yang bisa mengajukan cawapres sendiri. "Saya bilang, karena di koalisi bapak itu ada NasDem, Demokrat, dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri. Kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi," ungkap Mahfud.

Kepentingan Bangsa

Sementara itu, Koordinator Presidium Mahelis Nasional KAHMI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo mengklarifikasi tentang cawe-cawe politik. Klarifikasi itu dilakukan Jokowi saat menerima jajaran Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Tadi beliau sampaikan klarifikasi soal cawe-cawe, jadi konteksnya Presiden sebetulnya ingin menyampaikan kepada siapa pun yang akan menjadi penerus atau presiden dan wakil presiden pada periode akan datang, itu harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah, tetapi peluangnya besar," kata Doli.

Doli mengatakan bahwa saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan lompatan luar biasa karena bangsa ini punya sumber daya yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Oleh karena itu, kata dia, semua pihak harus terlibat, termasuk juga Presiden. "Saya kira keterlibatannya bagaimana menyampaikan pesan-pesan untuk kepentingan bangsa dan negara, serta kemajuan yang akan dicapai," katanya.

Ia melanjutkan, "Beliau sadar betul tentang posisi beliau sebagai Presiden, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan. Dalam konteks cawe-cawe, kata Doli, adalah keterlibatan untuk memastikan semua pihak memahami situasi dan kondisi serta mempunyai tekad untuk maju terus menjadi negara yang lebih baik.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi juga menyampaikan harapan agar siapa pun presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti bisa melanjutkan upaya Indonesia melompat menjadi negara yang lebih maju lagi.