Mayoritas Anggota DPR AS Loloskan RUU Plafon Utang

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) yang selama ini terbelah, pada Rabu (31/5), meloloskan rancangan undang-undang (RUU) penangguhan plafon utang sebesar 31,4 triliun dollar AS, dengan dukungan mayoritas dari kubu Demokrat dan Republik. Kondisi ini mengalahkan barisan oposisi dari kaum konservatif garis keras, demi menghindari bencana gagal bayar.

Dikutip dari The Straits Times, DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik memberikan suara 314-117 untuk meloloskan RUU itu ke Senat, yang harus mengesahkan proses tersebut dan menyerahkannya ke meja Presiden Joe Biden sebelum batas waktu Senin, ketika pemerintah federal diperkirakan kehabisan uang untuk membayar tagihannya.

"Perjanjian ini adalah kabar baik bagi rakyat Amerika dan ekonomi Amerika. Saya mendesak Senat untuk mengesahkannya secepat mungkin sehingga saya bisa menandatanganinya menjadi undang-undang," kata Biden setelah pemungutan suara.

Langkah itu merupakan hasil kompromi antara Biden dan Ketua DPR, Kevin McCarthy, dengan mendapat tentangan dari 71 anggota Partai Republik garis keras di DPR.

Partai Republik menguasai DPR dengan mayoritas tipis 222-213. Itu biasanya cukup untuk memblokir undang-undang partisan, tetapi dengan suara 165 Demokrat dan lebih dari 149 Republikan yang memilihnya, telah mendorongnya lolos.

Inti RUU adalah menangguhkan dengan untuk sementara meniadakan batas pinjaman pemerintah federal hingga 1 Januari 2025. Batas waktu baru memungkinkan Biden dan Kongres untuk mengesampingkan masalah yang berisiko secara politik hingga setelah pemilihan presiden November 2024.

Hasil ini akan membatasi sebagian pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan, mempercepat proses perizinan untuk proyek energi tertentu, menarik kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai dan memperluas persyaratan kerja untuk program bantuan pangan ke penerima tambahan.

Reformasi Lebih Ketat

Partai Republik garis keras menginginkan pemotongan pengeluaran yang lebih dalam dan reformasi yang lebih ketat.

"Paling-paling, kami memiliki pembekuan pengeluaran dua tahun yang penuh dengan celah dan tipu muslihat," kata Chip Roy, seorang anggota terkemuka Kaukus Kebebasan DPR garis keras.

Kubu Demokrat Progresif yang bersama dengan Biden, telah menolak negosiasi mengenai plafon utang, menentang RUU tersebut karena beberapa alasan, termasuk persyaratan kerja baru dari beberapa program anti-kemiskinan federal.

"Partai Republik memaksa kita untuk memutuskan orang Amerika mana yang rentan untuk makan atau mereka akan membuat kita gagal bayar. Itu benar-benar salah," kata Perwakilan Demokrat, Jim McGovern, pada Rabu.

Pada Selasa malam, Kantor Anggaran Kongres non-partisan mengatakan RUU itu akan menghasilkan penghematan 1,5 triliun dollar AS selama satu dekade.

Itu lebih kecil dari penghematan 4,8 triliun dollar AS yang ditargetkan oleh Partai Republik dalam RUU yang mereka loloskan di DPR pada April, dan juga di bawah defisit 3 triliun dollar AS yang akan dikurangi anggaran yang diusulkan Biden selama waktu itu melalui pajak baru.

Sementara itu di Senat, pemimpin kedua partai mengatakan mereka berharap untuk memberlakukan undang-undang tersebut sebelum akhir pekan. Tetapi potensi penundaan suara amendemen dapat memperumit masalah.