Mahfud MD Minta Ulama Turut Jaga Moral Bangsa

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta para ulama dan pengasuh pondok pesantren se-Madura, Jawa Timur (Jatim), untuk ikut menjaga moral bangsa dan menjaga pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Mari gunakan pemilu ini untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat kita yang bagus, tidak usah bermusuhan satu sama yang lainnya," kata Mahfud dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Hal tersebut dikatakan Mahfud saat diminta berorasi kebangsaan oleh Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (Basra) bertema Berkhidmat Bersama dari Madura untuk Indonesia di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga meminta agar ulama ikut mengingatkan masyarakat untuk tidak terpecah hanya karena masalah politik elektoral. "Kalau Anda mendukung si Andan, yang satunya dukung si B, dukung saja, tidak usah bertengkar. Karena apa? Karena sama-sama mencari pemimpin yang baik," ujar Mahfud.

Mahfud mengingatkan siapa pun yang terpilih pada Pemilu 2024, masyarakat harus menerima itu sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi. "Siapa pun yang menang harus diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berkonstitusi. Ini mengingat bahwa pemilu itu mencari pemimpin, bukan cari musuh," tegasnya.

Ditekankan pula bahwa keutuhan negara harus dijaga. Masyarakat boleh menyampaikan protes kepada pemerintah, tetapi jangan sampai mencederai keutuhan negara. "Protes terhadap kebijakan pemerintah boleh. Akan tetapi, jangan sampai menyebabkan lumpuhnya pemerintahan dan negara. Kalau negara runtuh, rakyat yang sengsara," jelas Mahfud.

Menurut dia, protes tidak dilarang jika memang ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan bernegara. "Setiap pemberontakan melahirkan kesengsaraan pada rakyat. Kalau ingin memprotes terhadap kebijakan pemerintah silakan, itu di bawah perlindungan saya sebagai Menkopolhukam," ujarnya.

Antisipasi Politik Identitas

Terpisah, politikus PDI Perjuangan Waras Wasisto mengatakan partainya telah melaksanakan antisipasi terjadinya politik identitas di Provinsi Jawa Barat menjelang Pemilu 2024. "Kami mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mencegah politik identitas menyongsong pemilihan presiden," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan partainya terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh organisasi keislaman, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persis, dan berkeliling pondok pesantren di Jawa Barat.

Menurut dia, antisipasi politik identitas menjadi tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, termasuk para elite politik, agar tidak menggunakan politik identitas dalam mendongkrak elektabilitas para kontestan pada Pemilu 2024. "Ini menjadi tanggung jawab sebagai bangsa, kalau ingin pemilu damai, tidak ada isu SARA dan tidak primordial," ujarnya.

Waras berharap dengan waktu tersisa sembilan bulan dari pelaksanaan Pemilu 2024, seyogianya pemerintah, termasuk aparat TNI dan Polri melakukan pendidikan pemilu kepada masyarakat supaya tidak terbawa-bawa oleh isu SARA.

Selain itu, menurut Waras, Pilpres 2024 bukan sekadar pertarungan untuk memenangkan kontestasi pesta demokrasi. Namun, pertarungan untuk memastikan pemilu khususnya di Jabar berlangsung damai dengan mengedepankan adu gagasan, ide dan kinerja para kontestan. "Kami menyadari betul, bukan semata ingin memenangkan pertarungan, tapi kita ingin pemilu betul-betul damai. Di Jawa Barat, bukan rahasia lagi, isu SARA-nya paling kental," ungkap anggota DPRD Jawa Barat itu.