Sinergi 'Stakeholder' Penting untuk Kendalikan Inflasi

JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengatakan bank sentral terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan seluruh pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga ketersediaan pangan demi mencapai ketahanan pangan sekaligus pengendalian inflasi.

"Terus perkuat sinergi dengan kementerian/ lembaga yang ada di wilayah masing-masing dalam rangka untuk menjaga ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau," kata Destry dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) yang dipantau secara dalam jaringan di Jakarta, Rabu (17/5).

Dia mengatakan semua perlu tetap waspada meskipun inflasi Indonesia saat ini tetap terkendali karena masih ada tantangan cuaca yakni gangguan El Nino yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua 2023, sehingga menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan harus menjadi perhatian dan upaya bersama.

Ke depan, BI menyakini inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran tiga plus minus satu persen di sisa tahun 2023 dan indeks harga konsumen (IHK) dapat kembali ke dalam sasaran tiga plus minus satu persen lebih awal dari perkiraan sebelumnya.

"Mari bersama-sama kita menjaga inflasi karena inflasi ini bukan hanya fenomena moneter, inflasi ini riil dan dia ada di ekonomi riil juga, oleh karena itu penanganannya mari kita lakukan secara bersama-sama dan bersinergi," ujar Destry.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IHK pada April 2023 tercatat 0,33 persen secara bulanan atau month to month (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 4,33 persen atau year on year (yoy), turun dari level bulan sebelumnya yang sebesar 4,97 persen (yoy).

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari respons kebijakan moneter BI yang pre-emptive dan forward looking serta sinergi erat pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan program GNPIP di berbagai daerah.

Perkuat Koordinasi

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan pengendalian inflasi menjadi tugas utama bersama seluruh pemangku kepentingan seperti saat mengendalikan Covid-19. Agus menuturkan jika seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bersatu padu mengendalikan inflasi, itu akan memberikan dampak positif dan signifikan seperti yang dialami dan dihadapi saat ini, yakni mampu mengendalikan inflasi.

Karenanya, ke depan, sinergi, kolaborasi, koordinasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan harus terus-menerus diperkuat. Menurut dia, semua pihak perlu fokus dalam penanganan inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga harus fokus dan terus bekerja keras untuk mengendalikan inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai.