Produktivitas Rendah Jadi Hambatan Menuju Indonesia Emas

JAKARTA - Salah satu hambatan menuju Indonesia emas yaitu total factor productivity (TFP) Indonesia yang sangat rendah. Hal ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Tanah Air tidak pernah beranjak dari kisaran 5 persen sehingga belum mendekati potensi pertumbuhan potensial di angka 6,7-7 persen agar masuk dalam kategori negara maju.

Demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa, pada acara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait "Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia" secara virtual, di Jakarta, Rabu (17/5).

"Dalam hampir 20 tahun terakhir, total factor productivity Indonesia rendah, bahkan minus," kata Suharso.

Seperti dikutip dari Antara, Suharso mengatakan Indonesia Emas adalah keinginan untuk menjadi salah satu negara dengan penduduk yang punya tingkat pendapatan sama dengan negara maju. Bahkan, Indonesia bercita-cita jadi negara ke-5 dan ke-7 dengan GDP (Gross Domestic Product) terbesar di dunia. "Pada saat yang sama, GNI (Gross National Income) per kapita kita itu sudah sama dengan negara-negara maju kira-kira pada tahun 2045, kira-kira 20-22 ribu dollar AS per kapita," ucap Kepala Bappenas.

Sebelum mencapai target Indonesia Emas, RI dinyatakan harus melewati jebakan pendapatan kelas menengah (Middle Income Trap/MIT) mengingat saat ini GNI Tanah Air masih berkisar 4.300 dollar AS per kapita atau perlu ditingkatkan lima kali lipat guna mencapai 20-22 ribu dollar AS per kapita.

"Berdasarkan Growth Diagnostics, sebenarnya kita mampu tumbuh di 6,7-7 persen, kita punya potensial pertumbuhan seperti itu, tapi kita tidak bisa ke sana dan akibatnya kita hanya berada di 5 persen. Kalau kita bisa tumbuh potensial ekonomi kita (6,7-7 persen), mudah-mudahan graduasi terhadap MIT bisa lebih cepat. Awalnya perhitungan kami kira-kira pada 2036 kita lepas dari MIT, tapi karena akibat Covid-19 dan sebagainya, kita akan mundur mungkin 2038 paling cepat atau 2041," ujar Suharso.

Selain itu, Suharso mengharapkan seluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bisa tercapai pada kisaran 80-90 persen. "Seperti diketahui, 2024 adalah akhir dari RPJMN 2020- 2024 dan kita punya target-target pembangunan yang harus kita capai sampai tahun 2024. Saya kira seluruh sasaran-sasaran pembangunan pada 2024 mau nggak mau secara maksimal kita dekati dan kita bisa capai karena ini tahun terakhir," katanya.

Saat ini, Bappenas disebut sedang mengevaluasi seluruh kegiatan program hingga tahun 2024. Jika ada program-program tertentu yang tidak bisa dicapai, lanjut dia, akan tidak dilanjutkan sesuai Direktif Presiden. Adapun persoalan-persoalan kecil yang bisa diselesaikan maka akan dilanjutkan.

"Jadi, ada adjustment dalam rangka pencapaian sasaran itu, tetapi sasaran-sasaran besar, seperti kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat pengangguran, emisi gas rumah kaca, tentu itu tetap sasaran pembangunan yang harus dan wajib upayakan semaksimalnya. Mudah-mudahan semua RPJMN yang kita susun di dalam RPJMN 2020-2024, setidak-tidaknya 90 persen atau 80-an persen bisa dicapai," ungkap Suharso.

Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu 2020-2024, perkembangan kinerja tujuh agenda pembangunan yang telah disusun Bappenas dengan 505 indikator sasaran pembangunan mencapai 69 persen. Namun, 21 persen kinerja masih stagnan dan menurun.