Wapres Minta Keamanan Sistem Teknologi Perbankan Diperkuat

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, meminta keamanan sistem teknologi perbankan diperkuat, menyusul adanya kasus peretasan terhadap sistem teknologi perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyebabkan layanan perbankannya sempat mengalami gangguan.

"Saya minta BSI membenahi sistem teknologinya supaya tidak terjadi lagi, dan sekarang juga cepat untuk mengembalikan sehingga tidak mengganggu (layanan) dan merusak kepercayaan (nasabah)," kata Wapres, usai meresmikan Kampung Bahari Nusantara TNI AL Tahun 2022 secara serentak yang dilakukan di 68 Satuan Komando Kewilayahan, di Kepulauan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin (15/5).

Seperti dikutip dari Antara, Wapres mengatakan meskipun saat ini kondisi layanan BSI telah pulih, namun Wapres mengingatkan bahwa pengamanan sistem teknologi harus diperkuat, termasuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Bukan hanya BSI saya kira, bank-bank syariah yang lain juga harus antisipatif, termasuk juga bank-bank konvensional, sambung Wapres, yang harus menguatkan sistem keamanannya, terutama untuk mengantisipasi berbagai serangan siber yang kerap terjadi. "Karena itu, kepada seluruh bank, baik yang syariah maupun konvensional supaya lebih siap dengan situasi terjadinya pembajakan-pembajakan," ujarnya.

Serangan Siber

Sebelumnya, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Siti Alifah Dina, menyatakan perlindungan konsumen perlu diperkuat mengingat transaksi keuangan digital ke depannya bakal terus meningkat penggunaannya di tengah-tengah masyarakat.

"Potensi transaksi keuangan digital di Indonesia menjanjikan dan akan terus meningkat. Berdasarkan data Google, Temasek & Bain 2020, akumulasi nilai pembelian melalui platform digital di Indonesia akan mencapai 124 miliar dollar AS pada tahun 2025, melihat tren pertumbuhan sejak tahun 2015," kata Dina.

Menurut laporan yang sama, ujar dia, Indonesia mengalami kenaikan konsumen digital baru sebesar 37 persen saat pandemi Covid-19 berdasarkan survei pada periode Mei-Oktober 2020.

Terlebih lagi, lanjutnya, sembilan dari 10 konsumen digital yang baru tersebut mengaku akan terus menggunakan layanan digital, bahkan setelah tidak pandemi, seperti berbelanja daring dan memesan makanan melalui aplikasi instan.

"Untuk itu, upaya perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat," kata Dina.