Petugas TPU Jangan Pungli Orang Berduka

JAKARTA - Taman Pemakaman Umum (TPU) diminta untuk diupayakan harus bebas pungutan liar (pungli). Petugas harus empati dengan orang berduka, jangan malah menjalankan pungli. Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ida Mahmudah, Selasa (9/5).

Ida mengatakan, TPU yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mesti memberi layanan terbaik, terlebih bagi warga yang sedang mengalami kedukaan. "Petugas TPU harus memiliki etos kerja dan empati. Jangan sampai warga yang sedang berduka dan kesulitan semakin terbebani dengan adanya pungli," ujar Ida Mahmuda, Selasa (9/5).

Ia menjelaskan, kawasan TPU yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga harus steril dari sejumlah oknum yang mengaku bekerja di area TPU, tapi bukan petugas resmi. "TPU mesti dijaga anggota pengamanan. Kalau ada oknum-oknum seperti ini harus ditindak tegas. Jangan ada kongkalikong," jelasnya seperti dimuta jakartagoid.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dengan persetujuan DPRD telah menganggarkan adanya Petugas Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di TPU yang juga bertugas merawat makam. Secara resmi, saat ini sudah ada penganggaran untuk penataan dan perawatan makam.

"Kalau dari ahli waris atau peziarah memberikan rezeki kepada petugas, ya silakan saja. Tapi, sekali lagi, jangan mematok harga atau biaya perawatan. Kalau ada makam atau TPU tidak terawat dengan baik, ya Dinas Pertamanan harus menegur atau memberi sanksi kepada petugas di lapangan," ungkapnya.

Ida menambahkan Pemprov DKI juga sudah menyediakan tenda gratis untuk mendukung prosesi pemakaman, sehingga ini bisa memudahkan dan membantu warga. "Saya juga sudah minta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menginventarisasi kelayakan tenda gratis di TPU-TPU. Kalau memang ada kebutuhan, silakan diajukan anggarannya," pinta dia.

Sebagai wakil rakyat, Ida juga akan mendorong agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta untuk mengalokasikan anggaran pengadaan rumput makam. "Ini tentu menjadi salah satu bentuk kepedulian dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Rudy Syahrul, minta warga yang mengalami atau mengetahui adanya pungli di TPU untuk segera melapor. "Lapor bisa melalui 13 kanal aduan yang disediakan Pemprov DKI. Kita pasti akan tindaklanjuti," tandasnya.