Pakar Unair: Pendampingan untuk UMKM Mengalami Bias

SURABAYA - Pemerintah diharapkan memperkuat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menjadikan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai institusi pemimpin upaya tersebut. Hal itu diungkapkan ekonom Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Wasiaturrahma, usai dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan, Rabu (10/5).

Menurut Rahma, saat ini hampir semua kementrian memiliki program untuk pelaku UMKM sehingga pembinaan yang dilakukan bias.

"Ada 27 kementrian, di sini yang saya katakan bias, mereka masing-masing melaksanakan pendampingan UMKM. Sudah ada leading institution Kementerian Koperasi dan UKM sebagai motor, seharusnya terintegrasi di situ supaya tidak bias," tuturnya.

Rahma menjelaskan, dengan kordinasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah dapat memetakan dengan baik keadaan dan perkembangan UMKM di Tanah Air.

"Nanti dibuat peta kuadaran, mana yang sudah maju, mana yang setengah maju, mana yang macet. Itu harus diperhatikan, karena selama ini semua jalan sehingga tidak ada evaluasi," ungkap dia.

"Ini harus diperbaiki kalau tidak kita tidak dapat mencapai target Indonesia emas dengan pendapatan 28 ribu dolar per kapita," tegasnya.

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah memperluas pembangunan infrastruktur agar para pelaku UMKM, terutama di daerah terpencil dan kepulauan dapat mengembangkan usahanya melalui ekonomo digital.

"Dari riset tahun 2013, masih ada desa yang belum tersentuh dengan inklusi keuangan, penduduknya belum mengenal perbankan atau lembaga keuangan mikro. Tapi dengan adanya inklusi keuangan digital, luar biasa mereka sskarang sudah paham punya akses inklusi keuangan".

"Intinya keuangan digital ini akan berkembang jika pendapatan penduduk meningkat, karena selama ini tidak punya akses digital akibat pendapatan mereka terbatas. Satu-satunya jalan adalah Foreign Direct Investment yang dapat menumbuhkan lapangan kerja yang lebih luas agar kemiskinan berkurang," pungkasnya.