Bakal Ada Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia

LABUAN BAJO - Para pemimpin Asean akan mendeklarasikan komitmen bersama untuk pemberantasan perdagangan manusia di kawasan. Deklarasi itu sebagai bentuk kepedulian atas banyaknya penipuan dengan menyalahgunakan teknologi untuk memikat para calon korban.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Asean (The Association of Southeast Asian Nations) di Ayana Komodo, Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5), mengatakan deklarasi akan menghadirkan pendekatan komprehensif dalam mengatasi praktik perdagangan manusia yang dimulai dari pencegahan hingga perlindungan korban. "Itu juga meningkatkan kolaborasi kita bersama untuk menangkal penyalahgunaan teknologi," kata Mahfud.

Semangat pemberantasan perdagangan manusia, papar Mahfud seperti dikutip dari Antara, perlu didukung melalui upaya percepatan perundingan perjanjian ekstradisi Asean. Perjanjian itu sangat dibutuhkan dan telah dirundingkan cukup panjang.

"Perjanjian itu akan mencegah kawasan kita menjadi surga bagi para kriminal, sekaligus menguatkan status Asean sebagai Masyarakat berbasis hukum," kata Mahfud.

Kejahatan Lintas Negara

Dia juga sebelumnya menyampaikan ajakan Pemerintah Indonesia kepada komunitas Asean untuk senantiasa membekali kemampuan agar bisa secara efektif menangkal tantangan berbagai potensi kejahatan lintas negara di kawasan.

Mahfud menegaskan bahwa kejahatan lintas negara, baik itu terorisme, narkotika dan pencucian uang, hingga perdagangan manusia patut menjadi perhatian tersendiri bagi Asean. "Kita tidak punya pilihan selain memastikan Asean berkemampuan cukup untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut secara efektif," kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia akan mengusung pembahasan pemberantasan perdagangan manusia dalam KTT Ke-42 Asean dengan penekanan penipuan daring atau online scams.

"Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat Asean dan sebagian besar adalah warga negara Indonesia," kata Presiden.

Pakar kemiskinan sekaligus guru besar Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, pemerintah perlu fokus pada hulu dalam meningkatkan upaya pencegahan perdagangan manusia.

"Itu memang isu krusial, karena masyarakat yang miskin dan sangat membutuhkan mudah tergiur dan terbujuk menerima tawaran bekerja di daerah lain, atau luar negeri. Namun karena ini sudah lintas negara perlu ada kerja sama lebih erat untuk mengatasi kejadian di daerah hilir," kata Bagong.

Selain itu, pemerintah juga harus fokus melalukan pencegahan di hulu. Memberi pemahaman agar warga miskin tidak mudah terbujuk. Hal yang lebih penting, memperluas program ekonomi kerakyatan agar warga miskin tidak terjebak utang, dan mereka punya pilihan lain.