DPP PPP Nilai Presiden Undang Ketum Parpol Dibolehkan Asal Tak Langgar UU

JAKARTA - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai langkah Presiden RI Joko Widodo (jokowi) mengundang ketua umum (Ketum) partai politik koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam, dibolehkan asalkan tidak ada UU yang dilanggar.

Hal tersebut disampaikan menanggapi anggapan undangan Presiden Jokowi terhadap enam ketua umum parpol tersebut sebagai bentuk "cawe-cawe" politik.

"Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja, sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja," kata Awiek, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (8/5).

Awiek menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah kala itu lebih banyak membahas perihal isu ekonomi, di samping isu politik, di antaranya bonus demografi, middle income trap, hingga Indonesia Emas 2045.

"Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari, namanya saja pertemuan ketum parpol," imbuhnya.

Juru Bicara DPP PPP itu menyebut bahwa pertemuan serupa Presiden Jokowi dengan enam ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka pernah terjadi di era kepemimpinan sebelum Presiden Jokowi saat ini.

"Di era sebelum Jokowi juga terjadi, meskipun dalam konteks berbeda. Sekadar mengingatkan, Ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan pada 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya," tuturnya.

Terkait pernyataan Wakil Presiden Ke-10 RI dan 12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Jokowi tidak terlibat terlalu jauh dalam urusan politik Pemilu 2024, dia menyebut menghormati sosok mantan tokoh senior di bidang politik maupun organisasi itu.

Awiek menyinggung posisi mantan Ketua Umum Partai Golkar yang pernah terlibat dalam Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin saat posisinya masih menjabat sebagai wakil presiden Jokowi kala itu.

"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi Dewan Penasihat TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai 'cawe-cawe' untuk penggantinya di posisi wapres?" tanya dia.

Sebelumnya, Selasa (2/5) malam, Presiden Jokowi mengundang jajaran petinggi parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt. Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Adapun pada Kamis (4/5), Jokowi mengatakan langkahnya mengundang ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam, bukan merupakan bentuk "cawe-cawe" politik.

"Cawe-cawe? Bukan 'cawe-cawe'. Itu diskusi kok 'cawe-cawe'. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan 'cawe-cawe'," kata Presiden Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis.

Presiden menekankan bahwa dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik sehingga wajar apabila ia berbicara berkaitan dengan situasi politik.

Pernyataan itu disampaikan ketika ditanya mengenai pertemuan dengan petinggi partai-partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5), namun tidak mengundang Partai NasDem untuk hadir.

Sementara itu, Jusuf Kalla saat menjamu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5) malam, meminta Presiden Jokowi untuk tidak banyak mencampuri urusan politik terutama terkait Pilpres 2024 supaya lebih demokratis.