Pemerintah Bersiap Evakuasi WNI dari Sudan

JAKARTA - Pemerintah sedang bersiap mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Sudan, yang dilanda konflik militer bersenjata sejak 15 April 2023. Evakuasi hanya bisa dilakukan jika kedua pihak yang berkonflik yaitu tentara Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF), menyetujui adanya jeda kemanusiaan.

"Jeda kemanusiaan akan menjadi kunci bagi pelaksanaan evakuasi dan keberlanjutan bantuan kemanusiaan," tutur Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi ketika menyampaikan pengarahan media secara daring, Kamis (20/4), mengenai perlindungan WNI di Sudan.

Seperti dikutip dari Antara, Menlu Retno mengatakan persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat yang tepat untuk bisa melakukan evakuasi dengan tetap mempertimbangkan keselamatan WNI.

Sehari setelah pertempuran terjadi di Sudan, yaitu pada 16 April 2023, tambah Menlu, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Khartoum mengadakan pertemuan virtual dengan para WNI dan berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Sudan guna membahas perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan menjelaskan langkah-langkah kontijensi.

Menlu Retno telah memimpin langsung rapat koordinasi persiapan evakuasi dengan lima perwakilan Indonesia di luar negeri yang ada di Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan Jeddah.

Indonesia melalui perwakilannya di New York, AS, meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera melakukan pertemuan darurat untuk setidaknya membahas desakan internasional agar jeda kemanusiaan dapat diterapkan di tengah konflik yang berkecamuk di Sudan.

Berdasarkan data KBRI Khartoum, tercatat 1.209 WNI tinggal di Sudan yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa di Ibu Kota Khartoum.

Menyikapi status keamanan Sudan yang siaga 1, tim perlindungan WNI KBRI Khartoum sejauh ini telah berhasil mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran ke tempat perlindungan di KBRI.

Tetap Tenang

Sementara itu, pemerintah mengimbau agar para WNI di Sudan dan keluarga mereka di Indonesia untuk tetap tenang. "Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk memberikan pelindungan kepada warga negara kita yang berada di Sudan," ujar Menlu Retno.

Bagi WNI atau keluarganya yang ingin mendapatkan informasi terkini tentang situasi di Sudan dapat menghubungi hotline KBRI Khartoum pada nomor +249 90 797 8701, +249 90 007 9060, dan +249 90 010 5466 atau melalui hotline Pelindungan WNI di Kemlu +62 812 9007 0027.

Secara khusus, Menlu Retno meminta pemerintah Sudan melindungi WNI yang terdampak konflik militer bersenjata di negara itu. Pasalnya, sejak pertempuran antara militer Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) meletus pada 15 April 2023, beberapa kali Wisma Indonesia dan KBRI Khartoum turut terimbas oleh konflik yang masih berlanjut.

Menanggapi kecenderungan eskalasi konflik, kata Retno, KBRI Khartoum terus melakukan komunikasi dan permintaan perlindungan WNI kepada Kementerian Luar Negeri Sudan.

"Saya juga telah mengirim pesan ke Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan melalui telepon. Namun, sampai saat ini belum ditanggapi," ujar dia.

Pesan tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI kepada Duta Besar Sudan di Jakarta. Menlu kedua negara diharapkan bisa segera berbicara dan Indonesia meminta pelindungan bagi misi diplomatik dan keselamatan WNI di Sudan.