44.292 Guru Honorer Lolos Seleksi ASN PPPK

JAKARTA - Sebanyak 544.292 guru honorer telah lolos seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah tersebut merupakak gabungan dari peserta yang lolos di tahun 2021 sebanyak 293.860 dan tahun 2022 sebanyak 250.432.

"Penuntasan permasalahan guru honorer diamanahkan Bapak Presiden Joko Widodo kepada saya dan dari awal telah menjadi prioritas saya dan tim di Kemendikbudristek," ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudridtek), Nadiem Makarim, di Jakarta, kemarin.

Nadiem memerangkan, terdapat beberapa perubahan positif yang ingin dicapai melalui rekrutmen guru ASN PPPK. Pertama, adanya perubahan status guru dari honorer ke ASN PPPK sehingga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi.

"Kedua, perubahan status tersebut akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Ketiga, memberikan solusi kebutuhan guru di daerah," tambahnya.

Banyak Terobosan

Dia mengungkapkan, pada 2021 yang bertepatan dengan masa pandemi menjadi awal rekor upaya perubahan nasib guru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah daerah berhasil mengajukan formasi guru ASN PPPK sebanyak lebih dari 513.000.

Rekor ini membuktikan bahwa para guru honorer mendapat kesempatan luas dan adil untuk memperjelas statusnya. Bahkan di masa pandemi yang banyak keterbatasan sekali pun, begitu banyak terobosan untuk menuntaskan permasalahan guru honorer.

Terobosan yang dimaksud antara lain, penyediaan ratusan ribu formasi guru ASN PPPK yang berarti penyediaan gaji oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat fokus pada pemenuhan kebutuhan guru; kesempatan tiga kali seleksi yang tidak berbayar bagi para guru honorer; materi pembelajaran gratis untuk para guru honorer mempersiapkan diri mengikuti tes. "Serta sejumlah kebijakan afirmatif untuk memudahkan guru honorer mendapatkan skor yang cukup agar dapat lulus menjadi ASN PPPK," tandasnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani meminta para guru yang belum menjadi ASN tidak berkecil hati. Dia menyebut, bahwa ada lebih dari 600 ribu kuota yang tersedia pada seleksi tahun 2023.

Dia memastikan, komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan guru tidak akan pernah surut. Hal tersebut demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. "Kuncinya ada pada pemerintah daerah. Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin," terangnya.