Kebocoran Dokumen Intelijen AS Memperumit KTT Korsel-AS

SEOUL - Kebocoran dokumen intelijen AS yang menyatakan bahwa Washington memata-matai Korea Selatan menempatkan Presiden Yoon Suk Yeol dalam situasi sulit menjelang kunjungan kenegaraannya ke AS.

Dokumen tersebut konon berisi percakapan pribadi antara pejabat senior Korea Selatan tentang Ukraina, yang menunjukkan bahwa Washington mungkin telah melakukan pengawasan terhadap sekutu utamanya di Asia bahkan ketika kedua negara itu secara terbuka berjanji memperkuat aliansi mereka.

Sejak menjabat tahun lalu, Presiden konservatif Yoon Suk Yeol telah memperkuat kemitraan militer dengan Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya untuk mengatasi ancaman nuklir Korea Utara dan tantangan lainnya.KTT pada 26 April dengan Presiden Joe Biden dipandang penting untuk memenangkan komitmen keamanan AS dan menyelesaikan keluhan atas kebijakan ekonomi dan teknologi pemerintahan Biden.

Dokumen yang bocor di media sosial itu bagian dari pelanggaran besar intelijen AS.Dokumen yang dilihat Associated Press menunjukkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan "bergulat" dengan permintaan Amerika untuk menyediakan amunisi artileri ke Ukraina pada awal Maret lalu.

Dokumen tersebut, yang mengutip laporan signals intelligence, mengatakan, Direktur NSC saat itu Kim Sung-han menyarankan kemungkinan menjual 330.000 butir amunisi 155 mm ke Polandia, karena pengiriman segera amunisi ke Ukraina merupakan akhir Amerika Serikat.

Korea Selatan, negara pengekspor senjata yang berkembang, memiliki kebijakan untuk tidak memasok senjata ke negara-negara yang sedang berperang. Negara itu tidak memberikan senjata langsung ke Ukraina, meskipun telah mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bergabung dengan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang dipimpin AS.

Pemerintah Yoon mengatakan telah membahas dokumen yang bocor dengan AS, dan mereka setuju bahwa "sejumlah besar" dokumen itu dibuat-buat.Pemerintah Korea Selatan menghindari keluhan publik tentang AS dan tidak merinci dokumen mana yang dipalsukan.

"Tidak ada indikasi bahwa AS, yang merupakan sekutu kami, melakukan (menguping) kami dengan niat jahat," kata Kim Tae-hyo, wakil direktur keamanan nasional Seoul, kepada wartawan Selasa di Bandara Dulles dekat Washington pada awal perjalanan untuk persiapan KTT.

Pemerintahan Biden telah membahas kebocoran tersebut dengan sekutunya itu dan berusaha meyakinkan mereka tentang komitmen pemerintah AS untuk menjaga keamanan intelijen.Pemerintah juga berusaha mengecilkan dampak kebocoran tersebut terhadap kunjungan Yoon mendatang.

"Komitmen kami untuk Republik Korea tetap kuat, dan Presiden Biden berharap dapat menyambut Presiden Yoon di Gedung Putih untuk kunjungan kenegaraan mendatang guna membahas komitmen bersama untuk Aliansi AS-ROK yang kuat dan terintegrasi secara mendalam untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik dan sekitarnya," kata Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Sikap pemerintah Yoon mengundang kritik dari saingan liberalnya di dalam negeri, yang meminta pemerintah mengajukan protes keras atas aksi penyadapan AS.

"Sebagai negara berdaulat, kita harus menanggapi dengan tegas tindakan mata-mata rahasia negara, bahkan jika itu dilakukan oleh sekutu yang memiliki hubungan darah dengan (Korea Selatan)," kata Park Hong-geun, pemimpin kelompok oposisi liberal utama dari Partai Demokratik.

Dalam pernyataan resmi, kantor Yoon mengatakan menjaga keamanan yang ketat, termasuk sistem antipenyadapan.Kantor Yoon menyebut upaya partai oposisi menghubungkan relokasi kantor dengan tuduhan mata-mata sebagai "tindakan bunuh diri diplomatik" yang mengguncang kepentingan nasional Korea Selatan dan aliansinya dengan AS.

Situasi ini tidak mungkin mengancam aliansi Korsel dengan AS yang dibina selama Perang Korea 1950-53, kata para pakar.

"Tidak ada kerusakan besar pada aliansi Korea-AS karena tampaknya kedua pemerintah berbagi pandangan bahwa mereka akan fokus pada aliansi, lebih konkret pada kunjungan kenegaraan yang sukses oleh Yoon," kata Bong Young-shik, seorang ahli di Institut Yonsei untuk Studi Korea Utara di Seoul.