Tahap I Selesai 2024, 16 Negara Nyatakan Siap Investasi di IKN

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, mengungkapkan telah menerima sebanyak 167 dokumen komitmen awal atau letter of interest (LoI) investasi di IKN dari 16 negara.

"Untuk investasi kami menerima cukup banyak letter of interest. Ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara," ujar Bambang Susantono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4).

Menurutnya, persentase letter of interest ini cukup rata karena wilayah domestik turut menyumbang LoI sebesar 50 persen dan 50 persen lainnya berasal dari pihak asing.

Meski begitu, menurut dia, pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung dan berada dalam jalur yang sesuai (on the track). "Kami sekarang dalam proses menyeleksi mana saja yang memang sesuai dan serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN," kata dia.

Sebelumnya, Otorita IKN dan United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi untuk membangun kota negara berkelanjutan.

"Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua," kata Bambang.

Bambang mengatakan Otorita IKN dan UNDP telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di IKN Nusantara.

Kerja sama ini akan diwujudkan antara lain melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi dan berbagai upaya lainnya untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara.

Di samping itu, kerja sama ini akan membantu pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045.

Tahap I Selesai 2024

Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, menambahkan pembangunan tahap pertama IKN seluas 1.700 hektare, selesai pada 2024, meliputi kantor pemerintah pusat, hunian aparatus sipil negara (ASN), fasilitas umum hingga fasilitas sosial lainnya.

Ia menyebutkan pengembangan tersebut dibagi untuk tiga wilayah pengembangan (WP) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.617 hektare. Adapun luas lahan tersebut dibagi dalam tiga kawasan pembangunan, pertama WP 1A, 1B, dan 1C.

"2.000 hektare sudah bagus dari 6.617 hektare. Itu yang bisa dibangun kira-kira 50 persen sekitar 3.000 hektare, kita sebut wilayah pengembangan, satu. Satu itu terdiri dari 1A, 1B, dan 1C, " kata Dhony sebagaimana dikutip Antara.

Dhony menjelaskan WP 1A akan dibangun seluas 900 hektare, WP 1B 500 hektare, sedangkan WP 1C 300 hektare. Namun menurut dia, tidak semuanya akan dibangun konstruksi karena konsep pembangunan akan memperbanyak pohon.