Bappenda Lombok Tengah perkirakan Pajak Hiburan WSBK 2023 turun

Doc: ANTARA/Akhyar

Ket. Penonton saat berswafoto saat ajang WSBK di Sirkuit Mandalika pada bulan Maret 2023.

Praya, Lombok Tengah - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memperkirakan Pajak Hiburan dari ajang World Superbike (WSBK) yang telah digelar di Sirkuit Mandalika, 3-5 Maret 2023 dibanding tahun sebelumnya meskipun jumlah penonton mencapai 59 ribu.

"Jumlah penerimaanPajak HiburanWSBK 2023 kami belum tahu, kemungkinan menurun," kata Kepala Bappenda Lombok Tengah, Jalaludin di Praya, Selasa.

Ia mengatakan Pajak Hiburan dari ajang WSBK itu terus mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Pajak Hiburan WSBK sebelumnya, dimana padaWSBK 2021 Rp2,4 miliar dengan jumlah penonton 30 ribu dan pada WSBK 2022 turun menjadi Rp900 juta dengan jumlah penonton 45 ribu.

"Artinya meskipun jumlah penonton mencapai 59 ribu, tapi tiket yang terjual lebih banyak diskon, sehingga turun," katanya.

Ia mengatakan pihak MGPA selaku penyelenggara ajang balapan telah datang dan berjanji akan membayar Pajak Hiburan WSBK 2023 itu sebelum 15 April 2023. Sedangkan untuk jumlah tiket yang terjual belum ada angka pastinya.

"Kami tunggu saja berapa yang diberikan," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak berani memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pada ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, pada 3-5 Maret 2023.

"Kami tidak berani pasang target, pengalaman seperti WSBK 2022 hasilnya jauh dari target yang ditetapkan," kata Jalaludin.

Ia mengatakan, dalam penyelenggaraan ajang balap motor tidak bisa dilihat dari satu sisi yakni Pajak Hiburan, namun dampak positif yang ditimbulkan di semua sektor seperti peningkatan di Pajak Hotel dan Restoran.

Selain itu, ajang tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan UMKM di Lombok Tengah.

"Kami juga harus berfikir jangan lihat dari Pajak Hiburan saja, tapi dampak positifnya ke sektor lain juga cukup tinggi," katanya.

Ia mengatakan, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dilakukan dalam jangka panjang, sehingga dana yang dialokasikan pemerintah pusat cukup besar untuk meningkatkan nilai investasi di Lombok Tengah.

"Kawasan ini harus kita jaga dan mendukung semua ajang yang dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat," katanya.