Kementerian ATR/BPN Ajak Mahasiswa Berperan Sukseskan Program Agraria dan Pertanahan

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tak hanya dengan mengupayakan komunikasi dua arah, namun dengan mendorong partisipasi publik dalam pelaksanaan program serta kebijakan di Kementerian ATR/BPN. Partisipasi tersebut dapat meliputi partisipasi dari pemerintah, instansi, hingga masyarakat termasuk mahasiswa.

Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni menjelaskan sejak dilantik menjadi Wamen ATR/Waka BPN pada Juni 2022, ia bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto berusaha mengurai permasalahan di Kementerian ATR/BPN. Perlu ada media yang dapat menjadi wadah komunikasi dua arah dengan publik.

"Kami membuka channel komunikasi dengan masyarakat berupa Hotline Whatsapp Pengaduan. Sejak Juli 2022 hingga per 20 Maret 2023, total sudah ada 25.260 chat yang sudah selesai dilayani. Omni Channel ini akan terintegrasi dengan daerah. Inilah perlunya kita mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat," kata Raja dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/3).

Sebagai perwujudan sarana partisipasi publik, Kementerian ATR/BPN pada Februari 2023 meluncurkan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Hal tersebut juga merupakan satu bentuk dukungan terhadap upaya percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut Raja, mahasiswa juga dapat melakukan peran yang sama, utamanya sebagai upaya partisipasi dalam jalannya kegiatan PTSL.

"Mahasiswa dapat terlibat dalam aktivitas PTSL, seperti halnya dalam pemasangan patok tanda batas dan pengumpulan data yuridis. Kita kemarin juga melakukan Gemapatas. Ini bagus karena bidang tanah yang kita beri batas juga diketahui oleh tetangga sekitar kita," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Herjon C.M. Panggabean menjelaskan soal paradigma administrasi pertanahan modern.

Dalam praktiknya, yang pertama dipenuhi dalam paradigma administrasi pertanahan adalah menyiapkan infrastruktur data geospasial, yaitu data yang mencakup informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi.

"Lalu kita masukkan aspek land tenure seperti siapa pemiliknya, kemudian bagaimana nilai tanahnya melalui land value, kemudian juga land use-nya seperti bagaimana peruntukan tata ruang di dalamnya, apakah untuk hunian, untuk industri, dan lain-lainnya. Jika semua ini lengkap maka pembangunan yang berkesinambungan akan berjalan dengan baik," katanya.

Sedangkan Rektor UKWM Surabaya, Kuncoro Foe dalam kegiatan tersebut berkata, pihaknya menyambut baik dan terus mendukung program-program pemerintah dalam hal ini yang tengah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Ia menyebut, sinergi ini adalah jejaring pentahelix yang di dalamnya terdapat berbagai macam aspek masyarakat mulai dari perguruan tinggi, umat beragama, dunia usaha dan industri, serta media dan lain sebagainya untuk terus berkolaborasi.

"Tentunya sinergi dan kolaborasi kita bersama ini tak hanya untuk memenuhi visi misi masing-masing pihak, namun juga untuk visi misi bersama," sebutnya.

Pada kegiatan ini, turut berlangsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dengan UKWM Surabaya tentang Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM kedua belah pihak.