Otorita IKN dan PUPR Siapkan Infrastruktur Mitigasi Banjir

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan infrastruktur untuk mitigasi banjir di kawasan sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Otorita IKN telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi banjir, di antaranya dengan membangun bendung, embung, dan retensi kolam-kolam yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang saat ini masih berjalan. Selain itu, juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu di IKN dan rehabilitasi hutan dan lahan oleh BPDAS Mahakam Berau," kata Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya dalam keterangannya di Jakarta, Senin. (20/3).

Jaka Santos mengatakan, sebelumnya Otorita IKN juga telah mengidentifikasi adanya potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku, karena lokasi banjir di wilayah tersebut adalah daerah dataran rendah yang sudah sering terjadi banjir sebelumnya.

Oleh karenanya, Otorita IKN bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sedang membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN, khususnya Kelurahan Sepaku.

Otorita IKN telah mengidentifikasi penyebab banjir di Kelurahan Sepaku, di wilayah Nusantara, Kalimantan Timur pada 17 Maret lalu.

Penyebabnya adalah hujan yang terjadi di bagian hulu dan adanya gorong-gorong yang tidak optimal, sehingga meningkatnya aliran permukaan, lalu ada faktor erosi, kemudian sedimentasi dan pendangkalan sungai.

Jaka Santos memastikan bahwa penanganan banjir di Kelurahan Sepaku telah berhasil dilakukan dengan baik berkat kerja sama seluruh pemangku kepentingan, seperti BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, TNI, polsek, kecamatan, kelurahan, Kementerian PUPR, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan lainnya. "Air sudah surut sejak tanggal 18 Maret pagi," ujarnya pula.

Otorita IKN telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pihak terkait, dan tanggal 20 Maret akan dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak untuk membahas rencana penanganan jangka pendek tiga bulan ke depan, menengah sedang, akhir tahun dan jangka panjang dalam pencegahan dan penanggulangan banjir.