Waspadai Inflasi saat Ramadan

JAKARTA - Pemerintah perlu mewaspadai tekanan harga selama periode Ramadan dan Lebaran mendatang meskipun perkembangan inflasi pada awal tahun cenderung terkendali. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mengindikasikan kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, mengakui secara keseluruhan, tahun ini diawali dengan kondisi inflasi cukup menggembirakan. Berlanjutnya tren inflasi yang mulai mendekati target menunjukkan usaha pengendalian lonjakan harga sudah mulai menunjukkan hasil nyata.

Secara umum, inflasi pada Januari 2023 tercatat sebesar

5,28 persen secara tahunan (yoy). Inflasi tercatat secara konsisten turun meskipun masih luar rentang target Bank Indonesia (BI) di kisaran 2-4 persen.

"Namun, terlepas dari itu, BI tetap perlu menjaga fokusnya dalam pengendalian inflasi seiring dengan tekanan harga yang dalam waktu dekat akan muncul menyusul datangnya periode bulan suci Ramadan," tegas Riefky pada Koran Jakarta, Rabu (22/2).

Dia menambahkan terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok, meliputi beras minyak goreng subsidi, cabai rawit, dan daging sapi. Meski demikian, harga sejumlah komoditas lain cenderung turun. Dia berharap kondisi tersebut dapat terjaga ke depan.

Seperti diketahui, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati lima langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi di kisaran sasaran 3,0 ±1 persen pada 2023. Kesepakatan ini disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP) di Jakarta, Senin (20/2). Kelima langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.

"HLM TPIP merupakan agenda strategis untuk mencapai capaian 2023 terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Lebaran dan Idul Fitri 2023. Beberapa hal juga dilakukan untuk mencapai 3,0 persen plus minus 1 pada 2023 sesuai dengan APBN," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai meeting tersebut, Senin (20/2).

Langkah strategis pertama memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0-5,0 persen.

Ketiga memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. Keempat memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi. Kelima memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Perkuat Sinergi

TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi pada 2022-2024. Sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah dan BI tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi.

Dia mengatakan dari anggaran ketahanan pangan yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ada 104,2 triliun rupiah ada di K/L maupun di non K/L.