Perry Warjiyo Diusulkan Jadi Gubernur BI Periode 2023-2028

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengatakan Presiden Joko Widodo mengusulkan kembali Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028.

"Kami perlu mengamankan kebijakan Presiden ini, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (22/2).

Namun siapapun yang akan menjadi Gubernur BI ke depan, dia mengatakan sosok tersebut harus sudah membangun ikatan kuat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Syarat ini penting sebab saat ini dan ke depan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah.

Ekonomi global diprediksikan masih akan sulit dan Indonesia secara khusus juga menghadapi tahun politik, sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh berkelanjutan. "Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," ungkapnya.

Selain itu, Said menuturkan Indonesia membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. RI membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi Covid-19 beberapa tahun ini.

Peran Besar

Peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap surat berharga negara (SBN) melalui skema private placement. BI kala itu bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi dan sangat membantu posisi APBN tetap aman di tengah kebutuhan pembiayaan yang sangat besar.

Tugas penting lain bagi Gubernur BI, menurut dia, yaitu memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak berganda pada ekonomi nasional, sehingga agenda ini perlu diperkuat ke depan.

Tak hanya itu, Indonesia juga dinilai membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada pimpinan DPR, terkhusus Ketua DPR, hingga alat kelengkapan dewan seperti Banggar dan Komisi XI DPR.