Defisit APBN 2024 Ditargetkan Turun ke 2,16-2,64%

JAKARTA - Pemerintah menetapkan target awal untuk defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 antara 2,16 persen sampai 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Anggaran tahun depan akan dijaga, di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan rasio pajak yang meningkat, dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai agenda nasional," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2).

Target defisit APBN 2024 itu lebih rendah dibanding target defisit APBN pada 2023 yang sebesar 2,84 persen dari PDB.

Sri Mulyani mengatakan penetapan target defisit 2024 masih di tahap awal sebagai pedoman untuk menyusun instrumen fiskal tahun depan. Menurut dia, pada 2024 dan juga tahun ini, tantangan yang dihadapi Indonesia bersumber dari ketidakpastian geopolitik, dan kenaikan inflasi dunia yang menyebabkan meningkatnya suku bunga.

Namun terdapat peluang pertumbuhan ekonomi, karena negara mitra seperti Tiongkok sudah kembali membuka ekonominya setelah lockdown akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang berlangsung saat ini.

"Pertumbuhan ekonomi 2022 di 5,3 persen, pertumbuhannya tetap bisa dijaga untuk 2023 dan 2024. Ini berarti dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga untuk bisa tumbuh di atas 5 persen, maka inflasi di Indonesia harus dikendalikan," ujar dia.

Kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi juga akan dijaga dengan menjaga iklim dan situasi yang kondusif. Selain itu, pemerintah juga akan menjaga momentum derasnya aliran masuk investasi.

"Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang mungkin dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara besar," ujar dia.

"Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang mungkin dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara besar," ujar dia.

Pemerintah, ujar Sri Mulyani, juga akan fokus menyelesaikan program-program prioritas pada 2024 karena merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Program prioritas itu antara lain penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 dan penurunan tingkat stunting menjadi 3,8 persen.