Swasta Diminta Bantu Kembangkan Angkutan Perintis

JAKARTA - Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tengah gencar mengembangkan angkutan perintis.

Namun dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah mengajak pihak swasta untuk berpartisipasi dalam memberikan layanan angkutan darat perintis.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suharto dalam kegiatan Press Background terkait pengembangan Angkutan Perintis di Tanah Air.

Dia menjelaskan pembuatan layanan angkutan jalan perintis umumnya akan menelan biaya yang tinggi dengan penerimaan cenderung minim.

Dampaknya, dari sisi bisnis layanan ini cenderung mengalami kerugian. Hal tersebut membuat banyak pihak swasta yang enggan masuk ke layanan angkutan perintis.

"Padahal, pemerintah telah menetapkan adanya keuntungan sebesar 10 persen dalam struktur Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bagi pihak swasta yang berminat menggarap layanan angkutan perintis. Sudah banyak kami tawarkan dengan struktur itu tetapi pihak swasta juga tidak mau. Pada akhirnya, penugasannya ke Damri sebagai BUMN," kata Suharto di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (7/2).

Dia menambahkan saat ini belum ada pihak swasta yang masuk ke layanan angkutan jalan perintis. Menurutnya, pihak swasta lebih memilih untuk membangun layanan angkutan di wilayah perkotaan dan sekitarnya mengingat pangsa pasar dan tingkat permintaan yang sudah jelas.

"Adapun, untuk menarik keterlibatan pihak swasta, Kemenhub telah merevisi struktur BOK. Revisi tersebut memungkinkan operator layanan angkutan jalan perintis swasta untuk meraih keuntungan meski tidak sebesar jika membuka layanan di perkotaan.," katanya.

Sementara itu, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub ,Junaidi menuturkan pihaknya sejauh ini telah berhasil melibatkan pihak swasta dalam angkutan penyeberangan perintis.

Dia menyebutkan tingkat keterlibatan pihak swasta adalah sekitar 5 persen jika dilihat dari jumlah unit kapal.

"Keterlibatan BUMN masih menjadi yang terbesar dalam angkutan penyeberangan perintis dengan persentase 82 persen, diikuti oleh BUMD sebanyak 13 persen," katanya.

Junaidi juga menegaskan bahwa kedepannya pihaknya akan terus mendorong keterlibatan pihak swasta untuk angkutan penyeberangan perintis.