DPR Kawal Serapan Gabah

JAKARTA - DPR RI akan mengawal serapan gabah hingga kesiapan penggilingan. Penegasan itu disampaikan rombongan Komisi IV DPR RI ketika melakukan kunjungan kerja ke Jombang, Jawa Timur, dalam rangka meninjau penggilingan padi wilayah tersebut, akhir pekan lalu.

Kunjungan kerja spesifik ini guna mengecek dan memastikan ketersediaan beras 2023 di lapangan. Pada awal 2023, wilayah itu tengah melangsungkan panen raya padi sehingga kebutuhan beras dapat dipenuhi sendiri bukan dari impor dan harga beras petani menguntungkan serta stabil di tingkat konsumen.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, mengatakan kunjungan kerja spesifik ini dalam rangka meninjau pasokan beras, serta kondisi dan kesiapan penggilingan beras dalam menyerap beras petani di Jatim, khususnya di Jombang. Pasalnya, dalam memenuhi kebutuhan beras nasional sangat tidak tepat jika dipenuhi dengan impor, sedangkan stok beras dalam negeri tersedia.

"Stok beras dalam negeri menurut Kementerian Pertanian cukup, tapi menurut Badan Pangan Nasional kosong. Makanya, kita mau lihat dalam kunjungan kerja kali ini, kondisi lapangan yang sebenarnya. Ada apa di lapangan," tegas Anggia dalam kunjungan kerja Komisi IV di Penggilingan Padi Sinar Makmur Komoditas, Jombang, pekan lalu.

Anggia meminta Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras petani secara maksimal pada momentum panen raya pada awal 2023.

Berdasarkan data BPS, prakiraan luas panen nasional untuk Februari 2023 mencapai 1,06 juta hektare (ha) dengan prakiraan produksi 5,61 juta ton gabah kering giling (GKG) setara 3,23 juta ton beras. Prakiraan luas panen padi Maret seluas 1,91 juta ha dengan prakiraan produksi 10,26 juta ton GKG setara 5,91 juta ton beras.

"Prakiraan produksi di Jawa TImur sendiri pada Februari 2023 sebanyak 1,2 juta ton GKG setara 689 ribu ton beras dan sebanyak 2,2 juta ton GKG setara 1,3 juta ton beras pada Maret 2023. Potensi ini tentu saja harus dioptimalkan oleh seluruh pihak guna memperoleh pasokan beras dengan harga yang terjangkau," jelasnya.

Jangan Monopoli

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Muhtarom, menegaskan dalam upaya menjamin ketersediaan stok dan harga beras dalam negeri, perusahaan atau penggilingan padi besar agar tidak memonopoli pembelian beras. Penggilingan padi besar yang notabene perusahaan harus memberikan kesempatan kepada penggilingan padi kecil milik masyarakat petani. Dengan demikian, stok beras nasional benar-benar tersedia dengan harga stabil, terutama di masa luar panen.

"Kalau penggilingan besar bermain-main dengan masyarakat, ya pasti masyarakat kalah. Penggilingan besar kan korporasi. Kalau sudah seperti itu, mana bisa petani kita bisa bertahan. Ini persoalan yang harus kita sikapi bersama," tegasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Perpadi Jatim, Hendra Tan, optimis produksi padi awal 2023 surplus khususnya di provinsi tersebut. Bahkan, beras Jatim dipastikan dapat disuplai ke 16 provinsi lainnya.

"Kita akan selalu bekerja sama dengan kementerian-kementerian, dinas pertanian dan Bulog agar jangan sampai produksi terganggu atau membuka kesempatan untuk impor beras dan kita tidak ingin impor," ucapnya.